ASIATODAY.ID, TOKYO – Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo menyampaikan kekecewaannya kepada Myanmar.
Jokowi mengungkapkan hal itu saat bertemu dengan Perdana Menteri (PM) Jepang Fumio Kishida di Tokyo, Rabu (27/7/2022).
“Mengenai Myanmar, Presiden sampaikan kekecewaan terhadap tidak adanya kemajuan signifikan implementasi lima poin consensus ASEAN,” kata Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dalam pernyataan persnya.
“Semua perkembangan di Myanmar termasuk hukuman mati terhadap tahanan politik menunjukkan kemunduran, bukan kemajuan dari implementasi 5 poin konsensus,” lanjutnya.
Menlu Retno menuturkan, sejak eksekusi mati tahanan politik terjadi, Indonesia termasuk negara pertama yang mendorong Ketua ASEAN untuk mengeluarkan pernyataan.
Indonesia, bahkan secara aktif memberikan masukan terhadap kerangka pernyataan ketua ASEAN tersebut.
“Saya sendiri mengusulkan bahwa di pertemuan ASEAN Ministrial Meeting Phnom Penh awal Agustus ini, perkembangan terakhir Myanmar penting untuk dibahas secara khusus,” katanya.
Terlebih sudah satu setengah tahun sejak lima poin konsensus ASEAN disepakati.
“Sudah waktunya ASEAN membahas kembali secara serius tidak adanya kemajuan signifikan terhadap implementasi lima poin konsensus,” tegas Retno.
Kecaman ASEAN
ASEAN mengeluarkan teguran keras atas eksekusi empat aktivis yang jadi tahanan politik oleh junta Myanmar. Mereka menyebut perbuatan ini sangat tercela dan merusak upaya regional untuk mengurangi eskalasi krisis.
ASEAN mengecam dan sangat kecewa dengan eksekusi itu. Terlebih waktunya hanya sepekan jelang pertemuan para menteri luar negeri di Phnom Penh, Kamboja.
“Sementara kompleksitas krisis sudah diketahui dengan baik dan suasana permusuhan ekstrem dapat dirasakan dari seluruh penjuru Myanmar, seluruh negara ASEAN menyerukan untuk menahan diri sepenuhnya,” kata Kamboja sebagai ketua ASEAN tahun ini, dalam pernyataannya.
“Penerapan hukuman mati hanya seminggu sebelum pertemuan tingkat menteri ASEAN ke-55 sangat tercela,” katanya.
Kamboja menegaskan, eksekusi ini menunjukkan kurangnya kemauan junta untuk mendukung upaya ASEAN memfasilitasi dialog antara militer dan oposisinya. Terlebih hingga saat ini tidak ada kemajuan signifikan dalam implementasi lima poin konsensus ASEAN untuk Myanmar. (ATN)