ASIATODAY.ID, PHNOM PENH – Para menteri luar negeri ASEAN akan mendorong tindakan yang lebih keras terhadap Myanmar.
Ketika blok regional para menteri luar negeri bertemu minggu ini, kemarahan memuncak pada junta Myanmar yang menghalangi upaya resolusi krisis.
10 negara Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) – yang sejauh ini telah mempelopori upaya diplomatik yang sia-sia untuk memulihkan perdamaian – pekan lalu mengutuk eksekusi empat tahanan oleh junta.
Myanmar berada dalam kekacauan sejak kudeta pada Februari tahun lalu dan jumlah korban tewas dari tindakan brutal militer terhadap perbedaan pendapat telah melewati 2.100, menurut kelompok pemantau lokal.
Pertemuan para menteri di Phnom Penh mulai Rabu (3/8/2022) diperkirakan akan menyesali kurangnya kemajuan dalam rencana “konsensus lima poin” ASEAN, yang disepakati pada April tahun lalu, yang menyerukan diakhirinya segera kekerasan dan dialog antara junta dan lawan kudeta.
Serta menyuarakan “keprihatinan mendalam”. Dalam perkembangan dan seruan untuk menahan diri, para menteri juga akan menuntut “tindakan nyata untuk secara efektif dan sepenuhnya mengimplementasikan Konsensus Lima Poin,” menurut rancangan komunike yang diperoleh AFP.
Setelah lebih dari satu tahun tidak ada kemajuan dalam rencana tersebut, Malaysia akan menghadirkan kerangka kerja untuk implementasinya, bahkan ketika para kritikus mencemooh ASEAN sebagai tokoh omong kosong.
“Elemen kunci dari kerangka kerja adalah harus ada permainan akhir. Anda harus memiliki permainan akhir. Apa hasil akhir dari konsensus lima poin?” tanya Menteri Luar Negeri Malaysia Saifuddin Abdullah.
Di dalam blok tersebut, rasa frustrasi meningkat setelah junta Myanmar melanjutkan eksekusi pertamanya dalam beberapa dekade meskipun ada permintaan pribadi dari Perdana Menteri Kamboja Hun Sen.
Di antara empat yang dieksekusi adalah Phyo Zeya Thaw, seorang rapper yang berubah menjadi anggota parlemen dari partai Liga Nasional untuk Demokrasi pimpinan Aung San Suu Kyi dan aktivis politik veteran Kyaw Min Yu – lebih dikenal sebagai “Jimmy.”
“Ini menunjukkan junta mengolok-olok (rencana konsensus),” tulis Saifuddin dalam artikel surat kabar akhir pekan.
Menteri Luar Negeri Singapura Vivian Balakrishnan menyebut eksekusi itu sebagai “kemunduran besar” bagi upaya ASEAN untuk menyelesaikan krisis.
Sementara juru bicara kementerian luar negeri Thailand Tanee Sangrat mengatakan langkah itu “memperburuk masalah Myanmar yang menjengkelkan.”
Seorang diplomat senior ASEAN mengatakan dia tidak mengharapkan negara mana pun untuk bertindak sejauh menyerukan pengusiran Myanmar dari blok tersebut.
Tetapi beberapa anggota, yang dipimpin oleh Malaysia dan Filipina, ingin melarang rezim militer mengirim menteri ke semua pertemuan ASEAN—termasuk KTT November—sampai ada kemajuan dalam rencana lima poin tersebut.
“Orang-orang yang ditunjuk secara politik dari pemerintahan, terutama pemerintahan militer tidak diterima,” kata Asisten Menteri Luar Negeri Filipina untuk Urusan ASEAN Daniel Espiritu.
Diplomat top Myanmar, Wunna Maung Lwin, tidak diundang ke Phnom Penh dan juga dikeluarkan dari retret menteri luar negeri pada Februari, sementara pemimpin junta Min Aung Hlaing dilecehkan pada pertemuan puncak para pemimpin tahun lalu.
“Bahkan Korea Utara diterima di forum ini tetapi junta Myanmar tidak, harus diakui betapa terisolasinya Myanmar, bahkan di lingkungannya,” kata Aaron Connelly, spesialis Asia Tenggara di Institut Internasional untuk Studi Strategis. (AFP)