ASIATODAY.ID, JAKARTA – Bisakah Indonesia mengatasi masalah yang mengganggu ibu kotanya yang sudah terlalu padat, DKI Jakarta dengan memindahkan 1,5 juta orang pegawai negeri ke Kalimantan Timur?
Inisiatif tersebut telah direncanakan selama beberapa dekade. Presiden Republik Indonesia periode 2019-2024, Joko Widodo, telah mengumumkan bahwa pembangunan ibukota baru akan dimulai tahun depan.
Meskipun banyak negara di dunia yang memiliki ibu kota yang dibangun secara khusus – diantaranya Malaysia, Myanmar, Australia, dan Brasil, – Desainer dan arsitek perkotaan Maud Cassaignau, dari Monash Art Design and Architecture, meyakini bahwa Indonesia adalah negara pertama yang membangun sebuah kota dengan alasan lingkungan.
Dalam beberapa bulan terakhir, Jakarta telah mencapai tingkat polusi yang lebih buruk dibandingkan dengan kota Delhi dan Beijing – keduanya terkenal karena kualitas udaranya yang buruk.
Kemacetan lalu lintas juga terbilang parah di kota ini, berkontribusi menimbulkan kabut asap hingga membebani ekonomi nasional sekitar 100 triliun rupiah per tahun.
Namun banjir juga bisa dikatakan sebagai masalah yang lebih buruk. Jakarta dibangun di atas rawa, dan dilewati oleh 13 aliran sungai. Kota ini semakin tenggelam oleh banjir hingga 25 sentimeter per tahun, dan begitu pula tanggul laut yang dirancang untuk melindungi daerah dataran rendah di utara.
Permintaan air minum yang tinggi, sebagian besar diekstraksi dari sumur bawah tanah, juga berkontribusi terhadap fenomena ini. Diperkirakan 95 persen Jakarta akan terendam banjir pada tahun 2050. Seolah hal tersebut tidak cukup, gempa bumi dan gunung berapi juga menimbulkan ancaman di pulau Jawa.
“Sistem perkotaan cenderung akan lebih aman dari kehancuran akibat suatu peristiwa jika Anda mendesentralisasi layanan,” terang Dr. Cassaignau, desainer dan arsitek urban, Monash Art Design & Architecture.
“Membangun kota-kota baru merupakan hal yang tampak menarik karena Anda dapat menciptakan situasi yang murni. Anda berada di ruang kosong. Jauh lebih mudah untuk membuat sesuatu yang progresif, dan meninggalkan masalah yang lalu,” jelasnya.
Jakarta sebagai kota terbesar di Asia Tenggara, akan tetap menjadi pusat komersial dan keuangan Indonesia. Ini adalah salah satu aglomerasi perkotaan terpadat di bumi, tempat tinggal bagi 30 juta penduduk, dengan 10 juta penduduk di Jakarta pusat dan sisanya di daerah-daerah di sekitar kota.
Apakah pemindahan ibukota malah akan menimbulkan lebih banyak masalah?
Memisahkan fungsi ekonomi dan administrasi Jakarta dapat menciptakan serangkaian masalah yang berbeda pula.
Dr. Cassaignau memperingatkan, jika hal itu dapat mengakibatkan sekelompok birokrat elit membuat keputusan yang mempengaruhi orang-orang yang jauh dari mereka, baik secara geografis maupun secara sosial ekonomi.
Biaya untuk memindahkan ibukota 1000 kilometer ke utara selama 10 tahun diperkirakan mencapai Rp466 triliun rupiah (48,7 miliar Dolar Australia). Penduduk Indonesia berencana untuk berkontribusi sebanyak 19 persen yang merupakan hasil kemitraan publik-swasta dan investasi swasta.
Menurut Dr Cassaignau, pengaturan itu dapat menciptakan “perangkap utang”, terutama jika kota ini tidak berkelanjutan secara ekonomi.
Mengutip Ekonom pemenang Nobel Prize, Paul Romer, berpendapat bahwa menciptakan kota-kota untuk kelas elit
pada awalnya bekerja dengan baik bagi investor yang membangun blok apartemen dengan laba tinggi.
Namun Paul menunjukkan bahwa kota-kota sukses adalah rumah bagi orang-orang dari berbagai latar belakang, yang berkumpul karena berbagai alasan. Kota-kota baru dapat berfungsi jika mereka berlokasi di pusat transportasi, misalnya, tempat orang berkumpul untuk bertukar barang dan ide.
Dr. Cassaignau memberikan contoh yang tidak terduga tentang Khorgas, yang berkembang dengan cepat di perbatasan China-Kazakhstan di Jalur Sutra Baru, tempat yang dulunya merupakan dataran tinggi kosong.
Di Eropa, kota Lille yang bersejarah di Perancis utara sekarang menjadi pusat jaringan kereta berkecepatan tinggi Eropa, dan telah menjadi pusat investasi dan kreativitas.
Pemerintah Indonesia menyatakan bahwa ibukota baru akan dibangun di atas tanah negara yang ada di dekat kota pelabuhan Balikpapan dan ibukota provinsi Samarinda.
Dr Cassaignau mengatakan masih belum jelas apakah kota yang baru ini akan diintegrasikan dengan pusat-pusat kota yang ada — seperti yang beliau harapkan – atau apakah itu akan dibangun sebagai daerah terpisah.
Sebelumnya, Presiden Jokowi menggambarkan lokasi, di pusat geografis Indonesia, sebagai lokasi yang “sangat strategis”. Namun beberapa minggu kemudian, di daerah tetangga yang memproduksi minyak kelapa sawit di Kalimantan Barat dan Tengah terjadi kebakaran hutan yang sangat merusak.
Banyak yang sengaja melakukan pembakaran lahan sekitar sebulan setelah Presiden Widodo mendeklarasikan moratorium permanen deforestasi di Indonesia. Kesenjangan antara retorika dan kenyataan telah membuat pengamat skeptis tentang klaim yang menyatakan bahwa ibukota baru akan memberikan
kesempatan untuk rehabilitasi hutan di sekitar Kalimantan Timur.
“Namun jika orang Indonesia menentang pembukaan lahan yang berlebihan, ibu kota baru tersebut dapat
memberikan kesempatan untuk menciptakan pusat kota yang disesuaikan dengan iklim di daerah tropis,” ujar Dr. Cassaignau.
Gedung kaca dengan gaya internasional bukanlah model yang berkelanjutan. “Ada hal-hal menarik yang dapat Anda lakukan. Anda dapat menggunakan strategi pasif untuk
menjaga bangunan tetap dingin di iklim tropis, jadi Anda tidak perlu pendingin udara, dengan melihat
bagaimana bangunan berorientasi, menggunakan ventilasi silang untuk mendinginkan, langkah-langkah
teduh seperti tenda, atau fasad berlubang. Atau Anda bisa menemukan cara membangun yang mengacu
pada cara hidup masyarakat lokal,” paparnya.
“Desain perkotaan yang peka terhadap air mencari cara yang tepat untuk mengintegrasikan alam di kota,
menangkap air di musim hujan, mempertahankannya, memurnikan lahan basah dan menggunakannya di
musim kemarau. Itu bisa digunakan untuk mencegah banjir,” lanjut dia.
Menangani masalah Jakarta yang ada
Dr. Cassaignau juga berharap kemacetan, polusi, dan banjir di Jakarta yang mendorong pemindahan
ibukota ke Kalimantan akan dapat ditanggulangi begitu pegawai negeri telah pergi.
Ia memberikan contoh langkah-langkah mitigasi banjir yang diperkenalkan di kota pelabuhan
Belanda, Rotterdam, termasuk kotak air yang dirancang untuk diisi dengan hujan saat dibutuhkan, namun
dapat berfungsi sebagai amphitheatre atau tempat berkumpul.
Di kota Chennai, India, yang juga rawan
banjir, pemerintah setempat telah mencari cara untuk memulihkan danau yang pernah menghiasi kota
tersebut.
Terlepas dari masalahnya, Jakarta diperkirakan akan terus tumbuh — semakin banyak orang pindah ke
kota tersebut, tidak hanya dari Indonesia, namun dari seluruh dunia.
“Karena dunia semakin
terurbanisasi, banyak kota, terutama di daerah tropis, sangat rentan. Anda
akan melihat lebih banyak kota yang menghadapi dilema relokasi seperti ini,” tutup kata Dr. Cassaignau. (AT Network)