ASIATODAY.ID, JAKARTA – Praktek penerapan ekonomi hijau di Indonesia menginspirasi masyarakat internasional untuk diterapkan diberbagai negara. Pasalnya, inovasi ini memberi manfaat besar terhadap pemulihan ekonomi dan lingkungan hidup.
Setidaknya hal itu yang mengemuka dalam forum “Promoting Indonesia’s Green Growth Initiatives: Enhancing Public Access to Information and Public Participation in the Parliamentary Legislative and Oversight Roles” di Bandung, Selasa (10/11/2020).
Director for Asia and Americas of Westminster Foundation for Democracy (WFD) Matthew Hedges sangat tertarik dengan upaya dan berbagai inovasi yang dilakukan pemerintah Indonesia dalam memulihkan lingkungan, salah satunya di Jawa Barat.
Hedges memandang inovasi yang dilakukan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dalam menciptakan energi baru yang berkelanjutan akan mendapat dukungan dari dunia internasional.
“Kami sangat tertarik dengan inovasi yang dilakukan Gubernur dan kami mendukung untuk kolaborasi ini di komite parlemen indonesia. Kami akan menjadi mitra reguler komite di parlemen internasional,” jelasnya.
Menurut Hedges, partisipasi publik dan transparansi hukum keadilan harus diciptakan melalui akses publik untuk mengimplementasikam kebijakan nasional yang ada, termasuk dalam melindungi lingkungan.
“Akses publik untuk implementasi atas kebijakan nasional untuk melindungi lingkungan sangat penting termasuk penegakan hukum,” imbuhnya.
Diskusi Promoting Indonesia’s Green Growth Initiatives: Enhancing Public Access to Information and Public Participation in The Parliamentary Legislative and Oversight Role, Selasa (10/11), dibuka oleh ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP), Fadli Zon.
Dalam diskusi itu, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan ekonomi hijau atau ekonomi yang ramah lingkungan menjadi fokus semua pihak dan Provinsi Jawa Barat merupakan daerah dengan porsi industri terbanyak.
“Jawa Barat memiliki 60 persen industri dan menjadi daerah yang penting untuk Ibu Kota Jakarta,” ujarnya.
Menurut Ridwan Kamil, Jawa Barat fokus pada perbaikan dan pembangunan infratruktur, manufaktur, pariwisata, dan ekonomi hijau. Salah satu yang menjadi fokus utama yakni mengelola energi panas bumi yang ada di Bogor Jawa Barat.
“Kami fokus menemukan energi baru seperti di Nambo Bogor, seperti panas bumi. Kami membangun energi di puncak bukit dan kerja sama dengan PLN. Ini yang menjadi prioritas energi kami,” jelasnya.
Selain itu pemerintah juga mengelola limbah plastik untuk menghasilkan energi yang ramah lingkungan. Hal tersebut telah dilakukan bekerja sama dengan perusahaan Inggris, Plastic Energy.
“Ini sudah kami jajaki dan ada tiga tempat untuk mengolah palstik untuk jadi bahan bakar energi (solar). Ini pertama di Indonesia bahkan di Asia,” terangnya.
Langkah tersebut akan berdampak pada pemulihan lingkungan khususnya pengurangan limbah plastik dan ini menimbulkan nilai ekonomi bagi masyarakat.
“Kami membuat kebijakan ini dan dimulai dari kebijakan menggunakan kendaraan di lingkungan kantor dengan menggunakan motor listrik pada 2021. Tentu saja ini diwajibkan untuk menjaga lingkungan dan ini menghemat biaya,” ungkapnya.
Dari semua upaya tersebut pihaknya membutuhkan dukungan dari berbagai pihak termasuk dari DPR serta partisipasi publik.
“Green initiative butuh dukungan DPR dan dukungan dari semua pihak untuk mempromosikan ini. Ini modal untuk masa depan. Kita harus berkontribusi untuk membuat dan aksi global untuk perubahan iklim yang lebih baik,” jelas Emil.
Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Fadli Zon mengungkapkan ekonomi hijau menjadi sorotan salah satunya untuk pemulihan dari pandemi Covid-19.
“Hal ini penting karena ini menjadi perhatian komunitas internasional,” imbuhnya. (ATN)
Discussion about this post