ASIATODAY.ID, YANGON – Korban jiwa dari rakyat sipil di Myanmar terus berjatuhan.
Asosiasi Bantuan untuk Tahanan Politik mencatat, sejak kudeta militer di negeri itu 1 Februari, 183 orang rakyat sipil tewas terbunuh oleh keganasan pasukan keamanan.
Yang terbaru, dalam demonstrasi menentang kudeta pada Minggu kemarin, 74 orang dilaporkan tewas dan pada Senin Keesokan harinya, 20 demonstran Myanmar tewas.
Padahal jumlah korban meninggal per Senin, 15 Maret mencapai 126 orang, menurut laporan Reuters.
“Kami mengecam kebrutalan yang terus berlanjut ini. Secara pribadi, saya juga mendengar keterangan dari para narasumber di Myanmar soal pembunuhan, penganiayaan, serta penyiksaan terhadap para tahanan politik,” kata Utusan Khusus PBB untuk Myanmar, Christine Schraner Burgener, dikutip dari Reuters, Selasa (16/3/2021).
Menurut Burgener, jika kudeta di Myanmar tak segera diakhiri, maka negara tersebut akan kian jatuh. Di sisi lain, juga mempersulit prospek untuk kedamaian dan stabilitas.
Karena itu, ia memohon kepada komunitas internasional untuk segera mengupayakan langkah-langkah multilateral untuk mendesak Militer Myanmar mengakhiri kudetanya.
Duta Besar Inggris di Myanmar, Dan Chugg, mendukung apa yang dikatakan oleh Burgener.
Chugg mengaku heran melihat Militer Myanmar begitu mudahnya menggunakan kekerasan untuk merespon aksi demonstran penentang kudeta.
“Kami mendesak untuk segera dilakukannya gencatan senjata atas kekerasan yang terus terjadi ini. Selain itu, kami juga meminta Milter Myanmar untuk segera mengembalikan pemerintahan yang telah dipilih secara demokratis oleh warga,” ujar Chugg menegaskan. (ATN)