Akhiri Krisis Myanmar, Australia Desak Percepatan Implementasi Konsensus ASEAN

ASIATODAY.ID, CANBERRA – Krisis di Myanmar belum juga usai. Negeri itu terus bergolak sejak kudeta militer 1 Februari lalu.

Australia menyerukan rezim militer untuk menahan diri dari kekerasan. Tidak hanya itu, Pemerintah Australia mendesak junta Myanmar  membebaskan seluruh rakyat sipil yang ditahan dan mengambil bagian dalam dialog.

Australia mengutuk penggunaan kekuatan mematikan terus menerus dan mengerikan terhadap warga sipil di Myanmar, termasuk perempuan dan anak-anak. Negeri Kanguru juga menyuarakan prihatin dengan implikasi dari memburuknya situasi di Myanmar terhadap stabilitas regional.

Menteri Luar Negeri Australia Marise Payne pun mengapresiasi kepemimpinan ASEAN dan kepemimpinan Brunei Darussalam sebagai Ketua ASEAN, dalam keadaan sulit, mempertemukan pihak-pihak regional untuk bersama-sama membahas krisis di Myanmar yang melengserkan Aung San Suu Kyi. Payne juga menyambut baik lima poin konsensus tentang situasi di Myanmar.

“Sebagai Mitra Dialog pertama ASEAN, kami berkomitmen kuat untuk mendukung upaya ASEAN secara konstruktif. Kami mendesak penerapan lima poin konsensus ASEAN sesegera mungkin,” ujar Menlu Payne, dalam keterangan tertulis Kedubes Australia yang diterima Selasa (27/4/2021).

“Australia memandang ASEAN sebagai inti dari Indo-Pasifik yang terbuka, stabil, dan tangguh. Organisasi ini memiliki peran penting untuk dilakukan dalam memetakan jalan keluar dari krisis saat ini,” tegasnya.

Untuk mendukung upaya ini dan lima poin konsensus yang disepakati pada Pertemuan Pemimpin ASEAN, Australia akan memberikan 5 juta dolar Australia kepada Pusat Koordinasi Bantuan Kemanusiaan ASEAN untuk Pengendalian Bencana guna menyediakan bantuan kemanusiaan kepada Myanmar.

“Australia akan terus bekerja sama dengan mitra regional kami, khususnya ASEAN, untuk meredakan situasi di Myanmar dan mendukung upaya regional menuju penyelesaian masalah. Pengaturan kebijakan Australia tentang Myanmar, termasuk opsi sanksi, akan terus ditinjau untuk mendukung rakyat Myanmar,” imbuh Payne.

Sebagai referensi, ASEAN Leaders Meeting (ALM) di Jakarta pada Sabtu 24 April 2021, para pemimpin ASEAN menyepakati lima konsensus. Isi dari konsensus ini termasuk:

– Segera menghentikan kekerasan.

– Dimulainya dialog membangun di antara semua pihak terkait.

– Utusan khusus Ketua ASEAN yang akan memfasilitasi mediasi proses dialog, dengan bantuan Sekretaris Jenderal ASEAN.

– Pemberian bantuan kemanusiaan ASEAN melalui Pusat Koordinasi ASEAN untuk Bantuan Kemanusiaan terhadap Pengendalian Bencana.

– Kunjungan ke Myanmar oleh Utusan Khusus dan delegasi untuk bertemu dengan seluruh pihak terkait.

Pernyataan ini sudah disetujui oleh seluruh pemimpin ASEAN dalam pertemuan ASEAN Leaders Meeting mengenai Myanmar yang dilakukan di Indonesia. Brunei Darussalam memimpin pertemuan tersebut yang juga dihadiri pemimpin militer Myanmar, Min Aung Hlaing.

Pertemuan itu diikuti oleh 7 kepala negara/pemerintah negara anggota ASEAN. Tiga kepala negara lainnya, yakni Filipina, Thailand dan Laos tidak bisa hadir karena masih berjuang membendung lonjakan kasus Covid-19 di negaranya masing-masing. (ATN)