ASIATODAY.ID, HANOI – Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS) Mike Pompeo mendesak Asia Tenggara untuk memutuskan hubungan dengan perusahaan China yang membantu membangun pulau buatan di Laut China Selatan.
Desakan Pompeo ini setelah sebelumnya AS memasukkan puluhan perusahaan China yang bekerja di perairan yang disengketakan tersebut ke dalam daftar hitam.
Seruan Pompeo itu disampaikan pada pertemuan puncak menteri luar negeri ASEAN, yang dibayangi oleh persaingan AS-China atas berbagai masalah, mulai perdagangan hingga virus corona baru.
Ketegangan juga memuncak di Laut China Selatan, dengan AS bulan lalu memberikan sanksi kepada 24 perusahaan milik negara China. Washington menyebut perusahaan itu telah membantu pembangunan militer negeri tembok raksasa di perairan yang kaya sumber daya itu.
Menurut Pompeo, sudah waktunya bagi negara-negara di Asia Tenggara untuk mempertimbangkan kembali hubungan mereka dengan perusahaan China yang membantu militer China di Laut China Selatan.
“Jangan biarkan China menginjak-injak kita. Jangan hanya angkat bicara, tapi bertindaklah,” kata Pompeo kepada 10 menteri luar negeri ASEAN saat pertemuan puncak secara virtual, dikutip dari CNA, Kamis (9/9/2020).
“Pertimbangkan kembali urusan bisnis dengan perusahaan milik negara China yang menggertak negara-negara pesisir ASEAN di Laut China Selatan,” ujarnya.
“Jangan biarkan Partai Komunis China menginjak-injak kita dan rakyat kita,” tegasnya.
Vietnam yang saat ini menjadi ketua ASEAN menyatakan “keprihatinan serius” tentang militerisasi di Laut China Selatan, yang mereka sebut Laut Timur, baru-baru ini.
“Ini telah mengikis kepercayaan dan keyakinan, meningkatkan ketegangan, dan merusak perdamaian, keamanan, dan supremasi hukum di kawasan itu,” kata Menteri Luar Negeri Vietnam Pham Binh Minh.
Sementara itu, Menteri Luar Negeri China Wang Yi menyalahkan Amerika Serikat atas ketegangan di Laut China Selatan, dan menyebut Washington “menjadi pendorong terbesar” militerisasi di perairan itu. (ATN)