AS Terapkan Pembatasan Visa pada Pejabat China

ASIATODAY.ID, WASHINGTON – Amerika Serikat (AS) menerapkan pembatasan visa pada pejabat China.

Sanksi AS diberikan karena dugaan penindasan, intimidasi dan pelecehan terhadap aktivis hak asasi manusia dan pembangkang, baik di China dan di seluruh dunia.

Pada Senin, Departemen Luar Negeri AS mengutip pelanggaran hak asasi manusia terhadap Uighur, Tibet, Hong Kong dan minoritas agama.

“China berusaha untuk mengintimidasi, melecehkan, dan menindas para pembangkang dan pembela hak asasi manusia di dalam dan di luar,” kata Menteri Luar Negeri Antony Blinken, sebagaimana dilaporkan RT, Senin (21/3/2022).

Blinken menambahkan bahwa pelaku pelanggaran hak asasi manusia harus terus menghadapi konsekuensi.

Menurut Blinken, AS menolak upaya pejabat Republik Rakyat China untuk melecehkan, mengintimidasi, mengawasi, dan menculik anggota kelompok etnis dan agama minoritas, termasuk orang-orang yang mencari keselamatan di luar negeri, dan warga AS, yang berbicara atas nama populasi yang rentan tersebut.

“Sanksi AS menargetkan para pejabat yang diyakini bertanggung jawab atas, atau terlibat dalam, kebijakan atau tindakan yang menargetkan komunitas, aktivis, dan masyarakat sipil ini di China dan sekitarnya. Kami berkomitmen untuk membela hak asasi manusia di seluruh dunia,” kata Departemen Luar Negeri AS.

Sebagai contoh penindasan transnasional China, AS menyatakan, Beijing berusaha membungkam aktivis Uighur yang melayani rakyat Amerika dengan menyangkal izin kepada anggota keluarga mereka untuk meninggalkan China.

Washington mendesak Beijing untuk mengakhiri genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan yang sedang berlangsung di Xinjiang, kebijakan represif di Tibet, tindakan keras terhadap kebebasan mendasar di Hong Kong, dan pelanggaran lainnya di tempat lain.

Pengumuman itu muncul setelah percakapan telepon Jumat antara Presiden AS, Joe Biden dan Presiden China, Xi Jinping. Saat itu, Washington mengancam Beijing dengan “konsekuensi” kecuali jika menolak Rusia dan bergabung dengan embargo pimpinan AS terhadap Moskwa.

Namun sebagai negara berdaulat, China menentang sanksi sepihak dan berhak membela kepentingannya.

Xi mengatakan kepada Biden bahwa China berdiri untuk perdamaian dan melawan perang dan mendukung solusi diplomatik dari konflik Ukraina.

“Semua pihak perlu bersama-sama mendukung Rusia dan Ukraina dalam melakukan dialog dan negosiasi yang akan membuahkan hasil dan mengarah pada perdamaian,” demikian bunyi percakapan telepon presiden yang dibacakan China. (ATN)