ASIATODAY.ID, HONIARA – Amerika Serikat (AS) memperingatkan dampak serius jika China membangun kehadiran militer permanen di Kepulauan Solomon.
Peringatan itu disampaikan para pejabat AS yang berkunjung setelah negara Pasifik itu menandatangani pakta pertahanan dengan Beijing.
Delegasi Gedung Putih di ibu kota Honiara menyampaikan peringatan keras pada hari yang sama ketika duta besar China menghadiri acara dengan Perdana Menteri Manasseh Sogavare, satu tanda pentingnya kedua negara menurut negara pulau kecil itu.
AS dan Australia adalah sekutu tradisional negara Pasifik itu. Kedua negara sangat curiga terhadap kesepakatan pertahanan itu, karena khawatir hal itu dapat memberi China pijakan militer di Pasifik Selatan.
Gedung Putih menyatakan para pejabat telah memberi tahu Sogavare bahwa pakta yang baru-baru ini ditandatangani memiliki “implikasi keamanan regional yang potensial” bagi Washington dan sekutunya.
“Jika langkah-langkah diambil untuk membangun kehadiran militer permanen secara de facto, kemampuan proyeksi kekuatan atau instalasi militer, delegasi tersebut mencatat bahwa Amerika Serikat kemudian akan memiliki keprihatinan yang signifikan dan menanggapinya dengan tepat,” kata Gedung Putih seperti dilaporkan AFP, Sabtu (23/4/2022).
Koordinator Dewan Keamanan Nasional Indo-Pasifik Kurt Campbell dan asisten menteri luar negeri untuk Urusan Asia Timur dan Pasifik Daniel Kritenbrink memimpin delegasi, yang juga termasuk pejabat Pentagon.
Menurut pernyataan Gedung Putih, “Sogavare menegaskan kembali jaminan spesifiknya bahwa tidak akan ada pangkalan militer, tidak ada kehadiran jangka panjang dan tidak ada kemampuan proyeksi kekuatan, seperti yang dia katakan di depan umum”.
Terlambat untuk menghentikan kesepakatan keamanan dengan China, Gedung Putih mengatakan bahwa delegasi diplomatiknya mengunjungi Fiji, Papua Nugini dan Kepulauan Solomon minggu ini untuk “memastikan kemitraan AS memberikan kemakmuran, keamanan dan perdamaian di Kepulauan Pasifik dan Indo- Pasifik”.
Tim diplomatik AS mendarat di Honiara hanya tiga hari setelah pakta keamanan dengan Tiongkok diumumkan. (ATN)