ASEAN Coastal Clean Up : Upaya Kolaborasi Melestarikan Laut

ASIATODAY.ID, JAKARTA – Pencemaran laut oleh sampah plastik kini menjadi persoalan global. Indonesia secara konsisten terus menunjukkan peran aktif mengatasi masalah lingkungan ini, salah satunya dengan memperkuat kolaborasi di kawasan ASEAN.

Melalui ASEAN Coastal Clean Up 2019, Indonesia terus menegaskan komitmennya untuk mendorong gerakan kolektif dalam melestarikan laut. Pasalnya, 80 persen sampah plastik yang mencemari laut bersumber dari daratan.

“Saya bersama 26 duta besar negara sahabat (10 negara anggota ASEAN dan 16 negara mitra ASEAN) mengikuti ASEAN Coastal Clean Up 2019 di Taman Wisata Alam Mangrove, Angke Kapuk. Ini sebagai upaya membangun kolaborasi dalam mengatasi sampah laut. Tantangannya memang besar, namun Pemerintah Indonesia tetap komitmen dan perlu diperkuat upaya kolaborasi,” terang Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya Bakar, dikutip keterangan tertulisnya, Minggu (1/12/2019). Kegiatan ASEAN Coastal Clean Up 2019 sendiri berlangsung Sabtu (30/11/2019).

Untuk menerjemahkan komitmen itu, Indonesia telah mendirikan Pusat Kapasitas Regional untuk Laut Bersih (RC3S) di Bali. Pusat ini akan memperkuat pembangunan kapasitas di bidang perlindungan lingkungan laut dari kegiatan berbasis darat.

Modal utama Indonesia yang paling top itu dan hampir tidak ada di negara lain adalah partisipasi masyarakat. Di negara lain tidak ada Bank Sampah, adanya hanya di Indonesia, jelas Siti.

Siti mengungkapkan, sejauh ini Pemerintah Indonesia telah mengimplementasikan agenda PBB 2030 untuk pembangunan berkelanjutan. Terkait dengan pengurangan polusi laut dari kegiatan berbasis darat, Indonesia telah membuat komitmen mengurangi limbah padat hingga 70 persen pada 2025.

Untuk mencapai komitmen ini, pada 2017, Presiden Joko Widodo mengeluarkan Keputusan Presiden tentang Kebijakan Nasional dan Strategi Pengelolaan Sampah.

Pemerintah Indonesia juga telah mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 83 tahun 2018 yang membahas rencana aksi strategis menangani sampah laut dari 2018-2025.

Pemerintah juga telah menyusun rencana aksi nasional untuk mengurangi limbah plastik melalui berbagai kegiatan yang harus dilakukan oleh semua pemangku kepentingan.

Termasuk pemerintah daerah, bisnis, masyarakat, telah mengambil inisiatif dan inovasi dalam memerangi masalah ini. Dalam pengaturan nasional dan sub-nasional kami, peran pemerintah daerah menjadi sangat penting, tegas Siti.

Selain penguatan di dalam negeri melalui kolaborasi semua pihak, Pemerintah Indonesia juga terlibat aktif mengatasi pencemaran laut dalam kerangka kerja sama internasional.

Melalui pertemuan para pihak dalam forum IGR-4, pada 31 Oktober-1 November 2018 lalu di Bali, berhasil disepakati Deklarasi Bali tentang perlindungan lingkungan laut dari aktivitas berbasis darat.

Indonesia terus menekankan pentingnya Resolusi tentang Perlindungan Lingkungan Laut dari Kegiatan Berbasis Darat. Resolusi ini kemudian diadopsi pada Sesi Keempat Majelis Lingkungan PBB (UNEA-4) di Nairobi, Kenya.

“Indonesia juga terlibat aktif dalam berbagai pertemuan internasional di tingkat ASEAN, khususnya penguatan komitmen kolaboratif guna mencegah, serta mengurangi sampah laut yang dihasilkan dari kegiatan berbasis laut dan darat,” tandasnya. (AT Network)