ASIATODAY.ID, HONG KONG – Buku-buku karangan tokoh pro-demokrasi telah disingkirkan dari perpustakaan publik di seantero Hong Kong. Penyingkiran dilakukan usai diterapkannya Undang-Undang Keamanan Nasional oleh China.
Otoritas yang menjalankan perpustakaan di Hong Kong mengatakan, sebuah kajian akan dilakukan untuk menentukan apakah buku semacam itu melanggar aturan terbaru.
Terdapat empat kategori kasus kriminal yang diatur dalam UU Keamanan Nasional: aksi pemisahan diri, subversi, terorisme, dan kolusi dengan kekuatan asing. Hukuman bagi pelanggar beragam, salah satunya adalah vonis penjara seumur hidup.
Menurut surat kabar South China Morning Post, dilansir dari BBC, Minggu 5 Juli 2020, sedikitnya sembilan buku pro-demokrasi di Hong Kong sedang berstatus “dalam kajian.” Salah satu buku tersebut adalah karangan Joshua Wong, aktivis pro-demokrasi ternama di Hong Kong.
Sabtu kemarin, Wong menuliskan di Twitter bahwa UU Keamanan Nasional “memberlakukan penyuntingan bergaya pulau utama (China)” di Hong Kong. Menurutnya, kajian buku semacam itu selangkah lagi dapat menjadi “pelarangan penerbitan buku.”
Aktivis pro-demokrasi menilai UU Keamanan Nasional dapat mengikis otonomi dan kebebasan di Hong Kong. Beijing membantahnya, dan mengatakan bahwa aturan itu dibuat justru untuk melindungi dan mensejahterakan Hong Kong.
China menambahkan, pemberlakuan UU Keamanan Nasional akan tetap menjaga prinsip “Satu Negara, Dua Sistem,” sehingga Hong Kong dapat tetap menjalankan pemerintahan dan kehidupan bermasyarakat seperti biasa.
Namun sejak UU Keamanan Nasional diberlakukan, sejumlah aktivis pro-demokrasi telah mundur dari jabatan mereka. Nathan Law, pemimpin gerakan mahasiswa yang juga menjabat legislator lokal, telah meninggalkan Hong Kong. (ATN)