ASIATODAY.ID, NEW YORK – Wakil Presiden Jusuf Kalla berbicara tentang strategi Indoneaia di forum High Level Dialogue on Financing for Development yang diselenggarakan pada Sidang Majelis Umum PBB ke-74 pada tanggal 26 September 2019 yang menghadirkan berbagai Kepala Negara/Pemerintahan dunia bersama dengan para pimpinan perusahaan.
Pertemuan dilaksanakan untuk mendorong aksi kolektif komunitas internasional meningkatkan pendanaan untuk pembangunan, mencari solusi atas berbagai resiko terkait pembiayaan pembangunan, dan menghasilkan berbagai high-impact initiatives.
Dalam sesi diskusi, moderator menanyakan bagaimana Indonesia mengatasi kesenjangan pendanaan untuk pembangunan.
“Indonesia telah menerapkan sejumlah pendekatan untuk mengatasi kesenjangan pendanaan pembangunan melalui kemitraan pemerintah-swasta, pembentukan SDGs Financing Hub, dan pendanaan inovatif,” kata JK, dikutip dalam siaran pers, Sabtu (28/9/2019).
JK juga menyampaikan kemitraan antara pemerintah dan swasta sangat penting dalam pendanaan pembangunan. Setidaknya telah terdapat 19 sektor proyek kemitraan pemerintah-swasta. Selain itu, telah dikembangkan inovasi untuk danai pembangunan, seperti urun dana (crowd funding), zakat dan wakaf, serta dana filantrofis.
Wakil Tetap RI di New York, Dian Triansyah Djani, menekankan pentingnya keterlibatan seluruh pemangku kepentingan. Pemerintah sendiri memiliki keterbatasan sehingga keberhasilan pembangunan berkelanjutan hanya dapat dicapai melalui kemitraan seluruh pihak secara inklusif, sifatnya partisipatif dan berdampak bagi masyarakat.
High Level Dialogue on Financing for Development untuk pertama kalinya dilaksanakan sesuai dengan mandat dari Addis Ababa Action Agenda yang mendukung implementasi Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan. (AT Network)
,’;\;\’\’