ASIATODAY.ID, JAKARTA – Dimana posisi Indonesia dalam kasus Uighur?
Pertanyaan inilah yang mengemuka oleh sebagian besar publik di tanah air belakangan ini. Pasalnya, Pemerintah Indonesia dinilai tidak punya sikap yang jelas.
Menurut Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD, Indonesia memilih melakukan diplomasi lunak (soft diplomacy) dalam menanggapi isu etnis Uighur. Sikap responsif tetap ditunjukan tetapi tak merusak hubungan diplomasi dengan Tiongkok.
Mahfud menjelaskan, diplomasi lunak ini berarti Indonesia dapat andil dalam kasus tersebut. Namun tidak ikut campur secara langsung yang mengganggu kedaulatan negara lain.
“Diplomasi kita bukan diplomasi megafon,” ujar Mahfud MD dalam diskusi bersama Media, di Bakso Boedjangan, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (26/12/2019).
Ia mewakili Pemerintah Indonesia telah bertemu dengan Duta Besar Tiongkok di Jakarta terkait isu ini. Mahfud menyampaikan umat Muslim di Indonesia terusik dengan dugaan adanya pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) terhadap etnis minoritas Muslim Uighur di Xinjiang, Tiongkok.
“Saya sudah panggil Dubes China. Saya katakan orang Islam Indonesia agak terusik dengan itu,” jelasnya.
Mahfud sendiri, sebelumnya kerap berkunjung keTiongkok. Ia melihat kehidupan muslim di ibu kota Beijing sangat dijunjung tinggi dan dihargai. Bahkan banyak perkampungan Muslim dan bertebaran restoran halal.
“Kok terjadi di Uighur seperti itu kenapa? Lalu dia (Dubes China) memberi penjelasan Uighur itu apa. Oh kalau begitu kami tidak ikut campur. Ini namanya diplomasi. Diplomasi lunak, bukan diplomasi megafon,” tandasnya. (ATN)
,’;\;\’\’