ASIATODAY.ID, JAKARTA – Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR Republik Indonesia, Fadli Zon mengungkapkan, krisis yang sedang dihadapi dunia saat ini sebagai dampak dari perubahan iklim, kian mengkhawatirkan.
Menurutnya, dibutuhkan aksi yang lebih nyata dan lebih dari sekedar komitmen guna melindungi dunia dari dampak yang lebih buruk lagi, salah satunya melalui penguatan multilateralisme.
“Kita membutuhkan multilateralisme lebih dari sebelumnya,” tegas Fadli dalam intervensinya pada sidang COP27 sesi ‘Climate Action and Sustainable Development: How Can Parliament Address The Interlinkages for a More Resilient World?’ di Sharm El-Sheikh, Mesir, Minggu (13/11/2022).
Fadli menjelaskan, kerja sama internasional (multilateralisme) sangat penting karena dampak dari perubahan iklim sudah melampaui batas. Parlemen melalui upaya diplomasi, harus bertindak sebagai katalis untuk memperbarui solidaritas antar negara dalam rangka mewujudkan tujuan yang tertuang dalam Perjanjian Paris.
Di forum itu, Fadli juga mengusulkan agar memprioritaskan perlindungan kepada masyarakat yang lebih rentan. Apalagi sebagai wakil rakyat, parlemen memiliki kewajiban moral untuk membangun ketahanan masyarakat terhadap dampak perubahan iklim saat ini dan masa depan.
Selain itu, dalam menyelesaikan krisis iklim dibutuhkan kepemimpinan yang kuat. Perjuangan melawan perubahan iklim merupakan motor bagi pemulihan dunia.
“Parlemen harus memberi contoh dan memastikan akuntabilitas pemerintah atas semua tindakan untuk pemulihan global serta mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim,” jelasnya.
Dalam intervensinya di sesi tersebut, Fadli juga menyampaikan beberapa contoh krisis yang terjadi di belahan dunia yang harus segera diatasi. Seperti tingginya harga pangan dan energi akibat dari konflik geopolitik, musibah banjir, kekeringan, gelombang panas, dan cuaca ekstrem di belahan dunia lain.
“Kita bisa saksikan banjir yang terjadi di Pakistan, adalah contoh nyata bagaimana perubahan iklim itu sudah sangat nyata dan telah berdampak pada kehidupan. Sayangnya, dunia kurang memperhatikannya. Kita harus menghindari standar ganda dalam aksi perubahan iklim, untuk itu prinsip inklusif harus selalu dijunjung tinggi,” pungkas Fadli.
Gotong-Royong Antar Negara
Hal senada juga ditegaskan oleh Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI, Putu Supadma Rudana.
“Tidak ada negara yang dapat menyelesaikan masalah pembiayaan perubahan iklim sendirian,” tegas Putu dalam intervensinya pada sidang COP27 sesi ‘Prioritizing Accountability, for Climate Justice’ di Sharm El-Sheikh, Mesir, Minggu (13/11/2022).
Menurutnya kolaborasi tersebut diperlukan untuk mengatasi kesenjangan pembiayaan dalam memitigasi dampak perubahan iklim.
Dia meyakini, dengan adanya kerja sama internasional dan melakukan beberapa perubahan terhadap sistem yang ada, dunia akan mampu mengatasi berbagai macam krisis yang tengah melanda.
Di sisi lain, Putu menuturkan sumber daya keuangan dan investasi memegang peranan penting dalam mengatasi perubahan iklim. Baik untuk mengurangi emisi, mempromosikan adaptasi terhadap dampak yang sudah terjadi, hingga untuk membangun ketahanan global.
“Saya percaya bahwa parlemen memainkan peran penting. Melalui fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan, harus bisa memastikan akuntabilitas dan transparansi pembiayaan perubahan iklim,” terang Politisi Fraksi Partai Demokrat ini.
Atas dasar itu, Putu menegaskan pentingnya sebuah akuntabilitas dijadikan tolok ukur parlemen dalam mengawasi realisasi pembiayaan perubahan iklim. Disamping itu, parlemen juga menyuarakan aspirasi dari masyarakat sipil dan juga para ahli terkait isu-isu perubahan iklim.
“Karena itu, mari kita kerjakan rencananya. Mari kita berkomitmen dengan aksi yang lebih nyata, dan saya yakin, dengan gotong royong kita bisa memastikan dunia yang tangguh dan lebih berkelanjutan,” tandasnya. (ATN)
Simak Berita dan Artikel yang lain di Google News