ASIATODAY.ID, JAKARTA – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengalokasikan anggaran senilai Rp3,032 triliun untuk menangani pandemi coronavirus (covid-19) di ibu kota.
Anggaran tersebut bersumber dari berbagai pos alokasi anggaran dan salah satu yang dikorbankan bersumber dari pos anggaran Formula E Jakarta.
“Anggaran penanganan covid-19 berasal dari pemanfaatan belanja tidak terduga (BTT), penundaan sejumlah penanaman modal daerah (PMD), khususnya anggaran infrastruktur pelaksanaan Formula E, dan penundaan pembelian tanah,” terang Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta, Edi Sumantri, dalam keterangan resminya yang diterima Minggu (5/4/2020).
Menurut Edi, sejauh ini anggaran BTT yang telah dialokasikan sebesar Rp1,032 triliun dan akan ditambahkan Rp2 triliun untuk digunakan sampai akhir Mei mendatang.
Edi juga menjelaskan, anggaran tersebut merupakan anggaran riil karena pengalokasian anggarannya telah ditandatangani berdasarkan aturan sejak 19 dan 26 Maret 2020.
“Untuk saat ini sedang dalam proses menambahkan Rp2 triliun untuk penanggulangan masalah kesehatan serta jaminan sosial bagi penduduk terdampak,” jelas Edi.
Sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta telah mengalokasikan anggaran BTT sebesar Rp54 miliar melalui Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta untuk penanganan dan pencegahan penularan covid-19 pada 10 Maret 2020.
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengungkapkan sebanyak 3,7 juta warga membutuhkan bantuan akibat terdampak pandemi covid-19. Sebanyak 2,6 juta warga diantaranya sudah terdata mendapat bantuan dari pemerintah pusat. Adapun 1,1 juta warga lainnya bakal ditanggung Pemprov DKI dengan menyubsidi Rp1 juta per keluarga. Mereka ialah kelompok warga yang rentan miskin.
Anies juga mendorong agar pemerintah pusat, khususnya Kementerian Keuangan, segera mencairkan dana bagi hasil yang belum dicairkan.
Hal itu ia sampaikan saat menggelar rapat tentang penanganan covid-19 dengan Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin melalui konferensi video, Kamis (2/4).
“Kami membutuhkan kepastian atas dana bagi hasil, seperti yang kami sampaikan dalam rapat dengan Bapak Presiden, kemarin. Ketika ratas (rapat terbatas), kami sampaikan ada dana bagi hasil yang sesungguhnya perlu segera dieksekusi karena itu akan membantu sekali,” terang Anies dalam kesempatan itu.
Anies menyampaikan, dana bagi hasil itu bisa digunakan untuk menjaga arus kas (cash flow) Pemprov DKI sebab menjaga cash flow merupakan tantangan yang dihadapi Pemprov DKI.
“Kalau (dana bagi hasil) ini bisa dicairkan, kami akan memiliki keleluasaan secara cash flow,” imbuhnya.
Sementara itu, Pemprov DKI kemarin, mendapatkan bantuan dana sebesar Rp4,3 miliar dari Liga Muslim Dunia. Bantuan diterima Gubernur DKI langsung dari Director World Moslem League Offi ce in Jakarta Fahad Mohammed Alharbi di Balai Kota.
Tak hanya itu, Pemprov DKI juga menerima bantuan dari sejumlah perusahaan yang tergabung dalam Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia bersama dengan Yayasan Buddha Tzu Chi Indonesia dan PT Unilever Indonesia. (ATN)
,’;\;\’\’