ASIATODAY.ID, JAKARTA – Huawei, perusahaan penyedia infrastruktur dan perangkat pintar teknologi informasi dan komunikasi (TIK) global terkemuka mendukung penuh kebijakan Satu Data Indonesia.
“Merupakan kehormatan bagi Huawei Indonesia mendapatkan kepercayaan dari Dukcapil dan Kementerian Dalam Negeri untuk diperkenankan memberikan dukungan terhadap penyelenggaraan upaya-upaya penting yang berkontribusi terhadap kebijakan Satu Data Indonesia dan implementasi SPBE di Indonesia,” kata Jason Zhang, President Huawei Cloud & AI Indonesia Business Development, saat berbicara di forum Satu Data Indonesia WebSummit 2021 yang berlangsung pada tanggal 6-8 Juli.
Acara ini digagas oleh Asosiasi Big Data Indonesia (ABDI) dengan mengusung dua topik yang saling terkait: Integritas, Inklusi dan Tata Kelola Data, serta Pemerintahan Digital (E-Government) untuk Pemulihan Ekonomi.
Menurutnya, implementasi SPBE akan membantu pemerintah Indonesia untuk merampingkan proses birokrasi, menciptakan transparansi, dan yang terpenting adalah meningkatkan kualitas layanan publik.
“Kami sangat mendukung inisiatif pemerintah tersebut, karena kami percaya bahwa transformasi digital di seluruh sektor akan terwujud berkatnya. Huawei juga percaya bahwa kualitas SDM merupakan salah satu kunci kesuksesan yang tak kalah penting. Bersama Huawei Indonesia, Dukcapil sedang berfokus pada peningkatan kualitas SDM agar setiap teknologi termutakhir dapat dimanfaatkan sesuai potensinya,” jelasnya.
Jason menambahkan, Huawei sangat mendukung gelaran-gelaran edukatif seperti Satu Data Indonesia WebSummit 2021, di mana berbagai pemangku kepentingan dapat berkumpul dan mendiskusikan ide-ide hebat untuk pemulihan ekonomi dan pembangunan nasional dengan memanfaatkan kekuatan teknologi.
“Terimakasih kepada pihak ABDI yang telah menggelar acara ini dan kami siap menyambut diskusi-diskusi lanjutan bersama para pemangku kepentingan di masa mendatang,” imbuhnya.
Terkait dengan data yang terintegrasi yang menjadi fondasi terbangunnya sistem yang terpadu tersebut, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo telah menyampaikan bahwa data yang saat ini menjadi ‘the new oil’ dan memiliki nilai yang lebih dari harga minyak, validitasnya memainkan peran kunci dalam pembangunan dan pembuatan kebijakan nasional di era baru yang serba digital ini.
Tujuan utama dari Satu Data Indonesia adalah untuk memungkinkan terselenggaranya aksesibilitas data antar instansi pemerintah serta mendorong transparansi dan akuntabilitas di dalam pemerintahan itu sendiri, memungkinkan terciptanya kebijakan yang lebih tepat sasaran dan meningkatkan pelayanan publik. Penyelenggaraan analitik yang intensif ini membutuhkan pemanfaatan teknologi-teknologi termutakhir dan canggih, seperti solusi berbasis cloud yang dikembangkan oleh Huawei.
Sementara itu, Suharso Monoarfa, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas mengatakan pentingnya kolaborasi dan sinergi pemangku kepentingan dalam pelaksanaan Satu Data Indonesia.
Ia mengatakan, sebagai Ketua Dewan Pengarah Satu Data Indonesia, Bappenas bertugas mengordinasikan pelaksanaan Satu Data Indonesia agar data tidak tumpang tindih dan tetap terjaga integritas dan metadatanya baik di tingkat pemerintahan pusat dan daerah.
Dalam masa pandemi Covid-19 ini, Menteri Suharso juga mengingatkan kembali pentingnya peran data dalam perumusan kebijakan untuk mempercepat Pemulihan Ekonomi Nasional.
Menurut Suharso, Satu Data Indonesia dimaksudkan untuk menciptakan Tata Kelola Data Pemerintah dengan tujuan untuk terwujudnya data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses dan dibagipakaikan antar stakeholders. Data tersebut diharapkan menjadi dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan.
“Seperti saat kita bicara data tentang kemiskinan misalnya, mungkin kita bicara mengenai data sebaran, kedalaman, dan keparahan kemiskinan secara statistik. Dengan adanya Satu Data Indonesia, kita berharap bisa menganalisa data spasialnya, di mana saja sebarannya, bagaimana interaksi antar wilayah. Kita juga bisa mengaitkan analisa data statistik dan spasial tersebut, dengan data keuangan negara, baik data APBN dan APBD. Semua jenis data tersebut, yaitu data statistik, data spasial, data keuangan negara, dan Big Data diharapkan nanti bisa disediakan di portal Satu Data Indonesia. Semua upaya dalam Satu Data Indonesia kuncinya adalah kolaborasi dan sinergi dari seluruh stakeholder tingkat Pemerintah Pusat maupun Daerah, serta pengawalan implementasinya secara nasional oleh Publik. Kami memberikan apresiasi atas terselenggaranya Websummit Satu Data Indonesia dan e-Government oleh ABDI bersama stakeholders Kementerian, Dirjen Dukcapil, Direktur BRI Dr Indra Utoyo, Wakil Direktur BCA Armand Hartono, CEO Huawei Jacky Chen, NEC,” ujar Menteri Suharso.
Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, S.H., Dirjen Dukcapil, juga menekankan pentingnya Satu Data Indonesia.
Dukcapil adalah instansi pemerintah yang berada di bawah Kementerian Dalam Negeri. Data kependudukan yang dikelola Dukcapil merepresentasi dinamika dan tren demografis yang berperan penting sebagai fondasi bagi pemerintah dalam pembuatan kebijakan.
Menurutnya, data kependudukan penting untuk perencanaan pembangunan nasional, pelayanan publik, alokasi anggaran, penegakan hukum dan wajib dilindungi untuk kepentingan kedaulatan data bangsa. Upaya menuju terwujudnya integrasi data seperti tertuang dalam kebijakan Satu Data Indonesia akan menjadi landasan bagi transformasi digital Indonesia di semua sektor dan tingkatan, termasuk di tingkat pemerintah.
“Saat ini, data kependudukan yang dikelola Dukcapil juga terhubung dengan sektor bisnis seperti e-commerce, asuransi, perbankan, pasar modal, telekomunikasi, dan pendidikan yang memerlukan verifikasi identitas pengguna melalui pengecekan silang dengan database kami. Selain itu kami juga membutuhkan para SDM yang terampil dalam menggunakan teknologi terkini, oleh karena itu dibutuhkan adanya koloborasi alih pengetahuan TIk dari beberapa institusi global antara lain seperti World Bank, Huawei, UNICEF dan lain lain lainnya agar kita tidak tertinggal secara teknologi dibanding negara lainnya serta dapat mengimplementasi sistem e-government dengan sistem yang terbaik dan terdepan,” jelasnya. (AT Network)
Discussion about this post