ASIATODAY.ID, JAKARTA – Negara-negara di kawasan teluk sepakat untuk memulihkan hubungan diplomatik dengan Qatar.
Setelah Arab Saudi, tiga negara Arab yakni Bahrain, Uni Emirat Arab (UEA) dan Mesir juga sepakat untuk sepenuhnya memulihkan hubungan diplomatik dengan Qatar.
Langkah itu mengakhiri perselisihan lebih dari tiga tahun yang memecah negara-negara penghasil minyak pada saat ketegangan meningkat dengan Iran, menurut pemerintah Arab Saudi.
Bahrain, Uni Emirat Arab (UEA), dan Mesir menyatakan komitmen tersebut setelah kerajaan Arab Saudi menjadi tuan rumah KTT Dewan Kerjasama Teluk para pemimpin regional. Sebelumnya Arab Saudi menyatakan telah membuka hubungan diplomatik dengan Qatar dan telah membuka blokade darat maupun udara.
“Sebuah resolusi dari berbagai pertikaian dan pemulihan semua hubungan diplomatik telah disetujui oleh GCC dan Mesir, kata Menteri Luar Negeri Arab Saudi, Faisal bin Farhan pada konferensi pers seperti dikutip dari Bloomberg.com, Rabu (6/1/2021).
Faisal menambahkan bahwa resolusi itu akan menjadi pondasi yang kuat dan penting untuk masa depan kawasan dan stabilitas.
Pergeseran sikap itu terjadi dua minggu sebelum Presiden Donald Trump, yang telah memimpin serangan untuk melemahkan Iran, akan meninggalkan jabatannya.
Sedangkan penggantinya, Joe Biden telah berjanji untuk terlibat secara diplomatis dengan Teheran jika semua negara kembali pada ketentuan kesepakatan nuklir sebelumnya yang dinilai sangat penting.
“Apa yang kami dengar dari pemerintahan Biden menunjukkan bahwa mereka menyadari ancaman yang ditimbulkan oleh Iran,” kata Faisal bin Farhan.
Arab Saudi, Bahrain, Mesir dan UEA memberlakukan embargo diplomatik, perdagangan dan perjalanan terhadap Qatar sejak pertengahan 2017. Mereka menuduh Qatar mendukung terorisme, karena menampung tokoh-tokoh dan anggota Ikhwanul Muslimin.
Selain itu, keempat negara itu menuduh Qatar menjalin hubungan erat dengan Iran, yang dinilai mengancam kestabilan wilayah Teluk. Di sisi lain, Qatar membantah tuduhan itu dan menyatakan embargo tersebut sama saja meremehkan kedaulatan negara. (ATN)