ASIATODAY.ID, JAKARTA – Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) mengembangkan sektor maritim bekerja sama dengan Denmark melalui The 2nd Bilateral Maritime Forum between The Republic of Indonesia and The Kingdom of Denmark.
“Forum ini merupakan lanjutan dan evaluasi dari Forum Bilateral pertama serta penandatanganan perjanjian kerja sama dalam sektor kemaritiman antardua negara pada 7 September 2018,” kata Okto Irianto, Staf Ahli Menteri Bidang Hukum Laut Kemenko Marves dalam siaran pers, Sabtu (28/11/2020).
Dikatakan, di tengah situasi Pandemi Covid-19 begitu banyak tantangan di lautan yang menjadi ancaman bagi Indonesia maupun Denmark. Permasalahan lingkungan seperti pencemaran dan sampah laut, aktivitas ilegal layaknya penyelundupan obat-obatan terlarang, senjata dan juga hewan langka menjadi tantangan tersendiri yang harus dihadapi.
Di satu sisi, berbagai tantangan ini dapat memberikan kesempatan, baik bagi Indonesia dan Denmark untuk menyeimbangkan kehidupan sosial ekonomi masyarakat dengan kelestarian ekosistem dalam sektor kemaritiman melalui berbagai inovasi.
Bersifat dua arah, Indonesia dan Denmark berkesempatan untuk membicarakan berbagai topik secara bergantian, dimana Indonesia membahas tentang Pembangunan Kelautan Berkelanjutan (Blue Growth) dan penanganan Covid-19, sedangkan Denmark membahas terkait pengiriman ramah lingkungan dan isu lingkungan, serta mengenai digitalisasi sektor kemaritiman.
“Pertemuan ini merupakan kesempatan baik bagi kedua negara untuk saling bertukar pengalaman yang telah dimiliki terutama dari sektor kemaritiman,” ungkap Andreas Nordseth, Director-General Danish Maritime Authority.
Duta Besar Denmark untuk Indonesia, Lars Bo Larsen, menekankan ada tiga isu penting yang dapat dikawal secara bersama oleh Indonesia dan Denmark.
“Kita dapat mengawal dan mendorong implementasi nyata dari Maritime Spatial Planning yang termasuk peningkatan kapasitas dan sertifikasi terkait isu tersebut, Green Shipping yang dapat membantu meningkatkan pengelolaan sektor kemaritiman bersama, serta Marine Debris Management untuk mengembangkan regulasi terkait mengenai pengelolaan sampah ini,” ujarnya. (ATN)