ASIATODAY.ID, JAKARTA – Wakil Presiden Republik Indonesia Ma’ruf Amin menegaskan keinginannya untuk menjadikan Indonesia sebagai pusat ekonomi syariah dunia.
Ia memandang, Indonesia harus memimpin dalam bidang keuangan yang berlandaskan hukum Islam.
“Saya ingin punya halal industrial estate, halal training center dan sebagainya,” jelas Ma’ruf dalam pembukaan 6th Indonesia Islamic Economic Forum (IIEF) di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, Jumat (15/11/2019).
Untuk merealisasikan hal itu kata Wapres, pemerintah akan memperkuat pengembangan ekonomi syariah dengan merevisi Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2016 tentang Komite Nasional Keuangan Syariah, terutama perubahan lingkup keuangan syariah menjadi ekonomi dan keuangan syariah.
“Langkah ini diharapkan dapat mempercepat pengembangan ekonomi dan keuangan syariah yang difokuskan pada pengembangan dan perluasan industri produk halal, keuangan syariah, dana sosial syariah, social fund serta kegiatan usaha syariah,” jelasnya.
Salah satu syarat yang harus dipenuhi kata Ma’ruf, tinggalkan cara lama dan segera kerja cepat, tepat .
“Kita harus cepat karena kita sudah banyak ketinggalan, tapi harus tepat bekerjanya, dan kita harus bekerja memberikan manfaat, dampak yang besar,” imbuhnya.
Gagasan untuk terus mendorong perkembangan ekonomi dan keuangan syariah akan membanggakan Indonesia dan bisa diterima masyarakat Indonesia.
“Visi pengembangan ekonomi dan keuangan harus diletakkan sebagai suatu pilihan aktivitas ekonomi yang rasional bagi masyarakat, sehingga ekonomi dan keuangan syariah bukan hal yang ekslusif tapi menjadi bersifat universal sesuai dengan prinsip rahmatan lil alamin,” tandasnya.
Sebelumnya, gagasan serupa juga dikemukakan Menteri Keuangan, Sri Mulyani.
Ia memandang, sebagai negara berpenduduk terbesar ke 4 di dunia dan 85% dari populasinya adalah muslim, Indonesia seharusnya menjadi pusat keuangan syariah global di dunia.
Hal itu diungkapkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani di forum diskusi panel bertajuk “The Way Forward for Islamic Finance” dalam acara 14th IFSB Summit – Islamic Finance for Sustainable Development in the Era of Technological Innovations di JCC, Jakarta, dikutip dari keterangan tertulis Kamis (14/11/2019).
“Walaupun Indonesia terbilang baru dalam mengimplementasikan keuangan syariah, tapi saya optimis Indonesia memiliki kesempatan yang lebih baik. Kita akan belajar dari negara lain yg sudah menggunakan instrumen syariah dalam berbagai jenis transaksi,” paparnya.
Sri Mulyani menyatakan bahwa dalam rangka lebih mengembangkan potensi instrumen keuangan syariah, pemerintah akan mengambil langkah dengan mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang mendukung instrumen ini.
“Kita tidak mau ketika kita mengenalkan instrumen keuangan syariah, akan terjadi ketidakuntungan. Instrumen syariah melibatkan dari awal proses hingga akhir keuntungan diperoleh dan pada setiap prosesnya ada potensi pajak yg bisa kita terima,” jelasnya.
Menurut Sri Mulyani, kedepan harus ada netralitas pajak saat mengenalkan instrumen syariah.
“Indonesia adalah negara yang menggunakan instrumen pembiayaan Sukuk terbesar di dunia. Sekarang kita mengeluarkan sukuk ritel yang lebih sederhana, hasilnya pun terlihat lebih baik. Milenial juga mulai tertarik dan membeli instrumen ini,” paparnya. (AT Network)
,’;\;\’\’