ASIATODAY.ID, JAKARTA – Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mampu menghasilkan Rp1,92 triliun penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari pengelolaan geothermal (panas bumi) sepanjang 2021.
Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian ESDM Dadan Kusdiana mengatakan bahwa, PNBP dari panas bumi yang dikumpulkan tahun lalu sekitar 134,1 persen dari target yang ditetapkan sebesar Rp1,43 triliun.
“Penerimaan negara yang berasal dari pengelolaan panas bumi targetnya adalah Rp1,4 triliun dan capaiannya adalah Rp1,9 triliun. Dari sisi capaian, ini melampaui target 134 persen,” ujarnya dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (17/1/2022).
Dadan menerangkan, realisasi PNBP tersebut dipengaruhi oleh enam factor mulai dari optimalisasi biaya pengembangan panas bumi, tidak terlaksananya kegiatan perencanaan, realisasi biaya operasi yang lebih kecil dari rencana, amandemen kenaikan harga jual listrik, nilai tukar rupiah terhadap dolar AS, dan pencadangan saldo PPN reimbursement yang tidak terealisasi.
“PNBP panas bumi tersebut sebagian besar, atau sekitar 97 persen bersumber dari wilayah kerja panas bumi existing berupa setoran bagian pemerintahan, sedangkan 3 persen sisanya berasal dari pemegang izin panas bumi,” jelasnya.
Berdasarkan data Kementerian ESDM, jumlah kapasitas terpasang pembangkit listrik tenaga panas bumi di Indonesia mencapai 2,27 gigawatt (GW). Pemerintah menargetkan angka realisasi investasi panas bumi tahun ini bisa mencapai sekitar US$0,95 miliar.
Dalam Rencana Umum Energi Nasional (RUEN), pemerintah akan mendorong pemanfaatan panas bumi untuk menghasilkan listrik berkapasitas 7,24 GW pada 2025, kemudian bertambah menjadi 9,3 GW di 2035.
Sabuk sirkum pasifik atau lingkaran api pasifik yang membentang dari Aceh sampai Papua telah menciptakan 127 gunung api aktif yang dapat menjadi bahan baku energi bersih dari panas bumi.
Saat ini, Indonesia menempati urutan kedua sebagai negara dengan sumber daya panas bumi dan kapasitas terpasang listrik vulkanik terbesar di dunia, setelah Amerika Serikat (AS).
Potensi sumber daya panas bumi yang melimpah dapat menjadi tulang punggung transisi energi di Indonesia. Saat ini, pemerintah sedang menyusun regulasi dan insentif untuk memaksimalkan pengembangan panas bumi menjadi energi.
Dalam program pengembangan panas bumi 2020–2035, pemerintah telah menyusun sejumlah upaya akselerasi pengembangan panas bumi melalui kolaborasi, manajemen risiko, dan optimalisasi.
Melalui APBN Kementerian ESDM, Badan Geologi akan melakukan pengeboran eksplorasi pada 20 wilayah kerja panas bumi dengan rencana pengembangan 683 megawatt (MW) hingga 2024. (ATN)
Discussion about this post