ASIATODAY.ID, JAKARTA – Penerapan pajak karbon oleh pemerintah Indonesia menjadi terobosan dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) diapresiasi oleh lembaga-lembaga internasional.
Pasalnya, pajak karbon menjadi terobosan nyata pemerintah dalam pengendalian perubahan iklim.
Dalam pertemuan The Institute of International Finance (IIF) 2021, lembaga itu menyatakan Indonesia sebagai juara dalam upaya pengendalian perubahan iklim global.
“Pajak karbon adalah bukti bahwa Indonesia sudah ambil bagian dalam upaya pengendalian perubahan iklim, dan seyogyanya negara lain juga mengambil bagiannya,” kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam keterangan tertulisnya, dikutip Rabu (13/10/2021).
Pengenalan pajak karbon terkait dengan komitmen Indonesia untuk mengurangi emisi Gas Rumah Kaca (GRK) pada 2030 sebesar 29 persen dengan upaya sendiri atau business as usual (BAU) atau hingga 41 persen dengan bantuan internasional dalam Paris Agreement.
Di samping pajak karbon, pemerintah juga telah melakukan berbagai upaya lainnya termasuk penandaan anggaran iklim (climate budget tagging) dalam APBN. Alokasi anggaran pemerintah hanya mampu membiayai 21,3 persen dari total anggaran yang dibutuhkan sehingga Indonesia masih membutuhkan kerja sama dari internasional dan swasta.
Ketika ditanya mengenai bagaimana memastikan negara lain mengambil langkah serupa di Indonesia, Sri Mulyani menjawab bahwa kuncinya adalah pajak karbon. Menurut dia, pajak karbon akan menguatkan eksistensi pasar karbon.
“Pasar karbon memastikan bahwa upaya pengendalian perubahan iklim menjadi tidak hanya adil tetapi juga terjangkau (affordable) karena sifatnya memberi insentif bagi swasta untuk berkontribusi pada mitigasi perubahan iklim. Dengan adanya mekanisme ini, negara berkembang diharapkan banyak yang ikut,” ungkapnya.
Selain itu, karena intinya adalah karbon, menuju COP26, Indonesia juga mempertimbangkan Energy Transition Mechanism (ETM) untuk mengakselerasi transisi energi dari yang berkarbon tinggi menuju energi yang lebih bersih dan terbarukan. (ATN)