ASIATODAY.ID, JAKARTA – Menteri Kelautan dan Perikanan RI, Edhy Prabowo bertemu dengan Duta Besar Vietnam untuk Indonesia, Pham Vinh Quang.
Dalam pertemuan yang berlangsung di Jakarta, Jumat (16/10/2020), keduanya membahas tentang praktik illegal fishing di laut Indonesia dan peluang kerja sama kelautan dan perikanan Indonesia dan Vietnam.
Vietnam menjadi negara yang kapal ikannya paling banyak ditangkap oleh Kapal Pengawas Perikanan Direktorat Jenderal Pengawas Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dalam setahun terakhir. Jumlahnya mencapai 27 unit dari total 57 kapal asing yang berhasil ditangkap lantaran melakukan illegal-fishing.
Pertemuan ini mengupayakan solusi agar pencurian ikan di laut Indonesia oleh nelayan Vietnam tidak lagi terjadi. Edhy tidak ingin praktik illegal fishing yang terus terjadi memicu masalah bilateral dua negara di kemudian hari.
“Berkenaan dengan ini, kami mengundang Anda untuk membicarakan solusi yang bisa kita cari bersama agar ke depan tidak ada lagi penangkapan kapal-kapal asing dari negara tetangga,” ujar Menteri Edhy, dikutip dari keterangan tertulis, Senin (19/10/2020).
Dalam menangkap kapal asing, Menteri Edhy memastikan tidak pandang bulu. Setiap kapal ikan asing yang melakukan illegal-fishing di laut Indonesia pasti menjadi target tim patroli KKP.
“Kami hanya menjalankan tugas, dan tercatat yang paling banyak ditangkap kapal Vietnam,” urai Edhy.
Mengenai banyaknya kapal ikan Vietnam masuk wilayah laut Indonesia, Pham Vinh ikut menyesalkan. Pasalnya, Perdana Menteri Vietnam sudah memerintahkah jajaran hingga tingkat terbawah untuk memberikan edukasi ke nelayan agar tidak menangkap ikan di wilayah perairan negara lain.
Namun diakuinya masih ada nelayan membandel dengan alasan untuk bertahan hidup khususnya di masa pandemi Covid-19.
Pham Vinh sekaligus berterima kasih ke Pemerintah Indonesia, khususnya KKP karena memperlakukan dengan baik awak kapal Vietnam yang ditangkap.
Peluang kerja sama kelautan dan perikanan ke depan menjadi topik bahasan selanjutnya dalam pertemuan Menteri Edhy dan Dubes Vietnam.
Menteri Edhy ingin memanfaatkan hubungan istimewa Indonesia dan Vietnam sebagai dasar mengeksplorasi bentuk-bentuk kerja sama kelautan dan perikanan kedepan.
“Vietnam adalah satu-satunya negara ASEAN yang memiliki perjanjian kemitraan strategis (strategic partnership) dengan Indonesia. Modal besar ini saya yakini dapat menggerakkan para pihak di Indonesia dan Vietnam untuk makin memperat kerja sama,” jelas Edhy.
Area kerja sama yang diusulkan Menteri Edhy, antara lain standar mutu dan hieginitas ikan dan produk perikanan, budidaya berkelanjutan, dan industri pengolahan.
“Untuk teknis kerja samanya seperti apa, nanti tim kami yang menindaklanjuti. Tapi secara prinsip, komunikasi sudah dibuka supaya ke depannya kita bisa berjalan bersama,” tegas Menteri Edhy.
Sementara itu, Duta Besar Vietnam Phan Vinh Quang menyambut baik usulan kerja sama kedepan sebagai implementasi kemitraan strategis Indonesia dan Vietnam.
“Kami menyambut baik usulan itu dan akan berkomunikasi lebih lanjut dengan kementerian/lembaga yang terkait,” pungkas Phan.
Sebagaimana diketahui disela kunjungan Presiden Jokowi ke Hanoi, pada tanggal 11 September 2018 telah ditandatangani Rencana Aksi Implementasi Kemitraan Strategis antara Indonesia dan Vietnam oleh Menteri Luar Negeri RI dan Menteri Luar Negeri Vietnam.
Pada kesempatan yang sama, ditandatangani pula Pernyataan Bersama Mengenai Kerja Sama Internasional Sukarela untuk Memerangi IUU Fishing dan Memajukan Tata Kelola Perikanan Berkelanjutan. (AT Network)