ASIATODAY.ID, JAKARTA – Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) Republik Indonesia, Fadli Zon memandang, rencana Pengadaan Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan (Alpalhankam) senilai Rp1,7 kuadriliun dinilai sudah tepat.
Alokasi anggaran tersebut menjadi jawaban mempercepat modernisasi Alat Utama Sistem Pertahanan (alutsista) Tentara Nasional Indonesia (TNI).
“Rencana ini merupakan sebuah terobosan,” kata Fadli Zon yang juga anggota Komisi I DPR RI, dikutip Selasa (8/6/2021).
Menurut Fadli, kondisi Alpahankam nasional sudah tidak memadai dari sisi jumlah serta segi usia. Sekitar 70 persen Alutsista sudah uzur.
“Tragedi tenggelamnya KRI Nanggala 402, salah satu faktor penyebabnya adalah karena usia yang sudah tua. Selama ini anggaran TNI banyak tersedot untuk pemeliharaan Alpahankam yang sudah tak layak pakai,” ujar Fadli.
Fadli memandang modernisasi melalui alokasi anggaran pertahanan 25 tahun dapat meningkatkan kapasitas pengadaan Alpahankam. Cara yang dinilai lebih komprehensif itu diklaim lebih efisien.
“Dibanding pengadaannya dilakukan secara terpisah dan parsial,” imbuhnya.
Lebih jauh, Fadli menerangkan, rencana Alpahankam sebenarnya untuk meneruskan strategi minimum essential forces (MEF). Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dinilai menghadapi tiga tantangan MEF.
Pertama, Prabowo harus menuntaskan MEF. Kedua, harus menghadapi kenyataan terkendalanya anggaran pertahanan karena pandemi Covid-19 untuk memenuhi sistem pertahanan negara. Berikutnya, Prabowo harus bisa menawarkan rancangan strategis baru untuk meneruskan MEF.
“Jadi, mau tidak mau Kementerian Pertahanan harus bisa membuat terobosan. Rancangan Perpres tentang Alpahankam ini adalah hasilnya,” ujar Fadli.
Dokumen rancangan perpres terkait alat utama sistem persenjataan (Alutsista) TNI beredar di publik. Tercatat anggaran belanja senjata itu senilai USD 124.995.000.000 atau setara Rp1,7 kuadriliun.
Pembiayaan alutsista tersebut berasal dari pinjaman luar negeri. Dokumen itu juga mencatat rencana belanja alutsista hingga 2044.
Sebelumnya, Direktur Eksekutif Lembaga Studi Pertahanan dan Studi Strategis Indonesia (Lesperssi), Rizal Darma Putra mengatakan, komitmen Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dalam upaya memodernisasi Alutsista dengan merancang perpres peremajaan Alutsista patut diancungi jempol. Komitmen ini akan memberikan kepastian Alutsista ke depan.
“Perhatian Presiden Joko Widodo dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto patut diacungi jempol dalam hal ini,” ujar Rizal Darma Putra, melalui keterangan pers, Sabtu (5/6/2021).
Ia sepakat dengan rancangan strategis percepatan peremajaan Alutsista yang kini sedang disusun oleh Kementerian Pertahanan, akan memiliki kepastian investasi pertahanan selama 25 tahun.
“Hal yang selama ini tidak pernah bisa dilakukan. Saya sepakat dengan yang saat ini tengah direncanakan oleh pemerintah yaitu sistem pengadaan yang digeser ke depan, yang dilakukan pada 2021-2024,” katanya.
Rizal menilai, investasi yang dilakukan secara langsung di tahun 2021-2024 akan meningkatkan posisi tawar Indonesia agar mendapatkan alat pertahanan dengan harga lebih terjangkau.
“Selain itu, karena investasi dilakukan dalam waktu yang relatif singkat, dapat dipastikan semua alat yang dibelanjakan bisa bekerja sama atau compatible dengan satu lainnya,” jelasnya.
“Ini akan memiliki kepastian investasi pertahanan selama 25 tahun. Hal yang selama ini tidak pernah bisa dilakukan,” kata Rizal.
“Meskipun angkanya terdengar fantastis, kami beranggapan USD 125 miliar untuk membeli Alutsista selama 25 tahun itu kecil bahkan cenderung konservatif bila dibandingkan dengan potensi PDB Indonesia selama 25 tahun,” imbuhnya.
Rizal mengemukakan, selama ini belanja pertahanan Indonesia juga terus turun dibandingkan pertumbuhan ekonomi dalam enam tahun terakhir di mana pada 2013 mencapai 0,9 persen dari PDB dan kini 0,78 persen dari PDB.
“Artinya, masih ada ruang bagi negara untuk membeli Alutsista baru. Dan itu artinya Menhan Prabowo sudah menghitung proporsi rencana investasi alutsista secara efektif,” jelasnya.
Adapun survei Litbang Kompas Selasa 25 Mei 2021 mengungkap 92,8 persen responden menyatakan pemerintah perlu secara berkala menambah alutsista dengan kualitas mutakhir atau lebih modern untuk menjaga pertahanan dan kedaulatan wilayah Indonesia.
“Anggapan bahwa modernisasi Alutsista tidak dibutuhkan karena tidak ada perang perlu ditepis karena saat ini Indonesia faktanya diliputi berbagai ancaman geopolitik global baik militer maupun nonmiliter,” pungkasnya. (ATN)