ASIATODAY.ID, BALI – PT Pelindo III menggandeng delapan perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk menggarap pengembangan kawasan Pelabuhan Benoa, Bali.
Kolaborasi ini untuk mendorong pengembangan kawasan benoa menjadi salah satu poros wisata maritim di Indonesia.
Penandatanganan kesepakatan bersama dan perjanjian kerja sama dengan sejumlah BUMN dilakukan dalam Rapat Koordinasi Pengembangan Benoa Maritim Tourism Hub di hotel Inaya Putri Bali, Jumat (14/2/2020). Dalam kesempatan tersebut, ada delapan BUMN yang sepakat melakukan kerja sama yang dibagi menjadi tiga kategori.
Perjanjian kerja sama di antaranya kesepakatan bersama penataan kegiataan operasi dan pengembangan di Pelabuhan Benoa oleh enam BUMN yaitu PT Pertamina, PT Perikanan Nusantara (Perinus), Perum Damri, Permodalan Nasional Madani, Indonesia Power, dan PT Wijaya Karya.
Selain itu, sinergi BUMN untuk pengerukan bersama di sepakati oleh empat BUMN yaitu PT Pertamina, Semen Indonesia, PT PLN dan Pupuk Indonesia. Kemudian perjanjian kerja sama pembangunan hub pelabuhan ikan baru bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan RI serta kerja sama operasi untuk pengelolaan TUKS Semen Gresik.
Menteri BUMN Erick Thohir menilai sinergi antar BUMN sangat dibutuhkan dalam rangka melakukan percepatan rencana pembangunan kawasan Pelabuhan Benoa. Karena itu, ia meminta seluruh BUMN yang terlibat dalam kegiatan pelabuhan khususnya Benoa turut aktif mensukseskan rencana tersebut.
“Pelindo III tidak akan mampu membangun sendiri, butuh sinergi BUMN dan swasta agar semua dapat terwujud, dan hari ini akan dilakukan MOU oleh beberapa BUMN diharapkan semua dapat merealisasikannya,” ujar Erick di Bali, sebagaimana keterangan tertulis yang diterima Sabtu (15/2/2020).
Sementara itu, Direktur Utama Pelindo III Doso Agung menyampaikan apresiasi kepada sejumlah BUMN yang turut mendukung rencana pengembangan kawasan Pelabuhan Benoa iyu.
Menurut Doso pengembangan kawasan tersebut tidak bisa dilakukan tanpa dukungan sejumlah pihak terutama BUMN terkait.
“Pengembangan kawasan Pelabuhan benoa tentunya tidak bisa kami lakukan tanpa dukungan dari berbagai pihak terutama BUMN terkait, sehingga dengan penandatangann kesepakatan yang sudah kita lakukan tentunya akan berdampak pada percepatan pengembangan wilayah benoa kami berharap berbagai sinergi seperti ini bisa terus kami lakukan sebagai wujud kami BUMN hadir untuk negeri,” jelas Doso.
Pelabuhan Benoa merupakan salah satu pelabuhan multipurpose di bawah pengelolaan Pelindo III yang melayani kapal penumpang, hingga bongkar muat peti kemas dan curah cair. Berbagai kegiatan tersebut berada di dalam satu kawasan, sehingga perlu dilakukan penataan ulang sekaligus revitalisasi, guna menghadirkan kawasan pelabuhan khusus wisata dan penumpang.
Butuh Investasi Rp5,5 Triliun
Doso menjelaskan, pengembangan kawasan pelabuhan Benoa sebagai hub pariwisata maritim ini membutuhkan dana sebesar Rp5,5 triliun.
Alokasi yang dibutuhkan tersebut bersumber dari anggaran Pelindo mencapai Rp4,3 triliun dengan asumsi dana internal sebesar 65 persen, dan pinjaman sebesar Rp35 persen. Sementara sisanya Rp1,2 triliun, diharapkan berasal dari penyertaan modal (PMN) di Kementerian Keuangan.
Menurut Doso, jika hanya mengandalkan pinjaman serta dana internal maka perkiraan arus kas ke depannya (nett present value/NPV) akan negatif dengan internal rate of return (IRR) sebesar 7,2 persen.
“Kami mengajukan PMN untuk program ini. Kami mohonkan berkenan mengunakan PMN Sehingga nantinya projek ini memiliki NVP positif dan IRR 10,65 persen,” jelas Doso.
Doso menuturkan khusus untuk PMN yang dialokasikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) akan digunakan untuk pengerukan alur dan kolam. Ia bilang sesuai dengan amanat UU 17/2008 dijelaskan bahwa pengerukan alur dan kolam merupakan kewajiban negara.
Ia mengaku Pelindo telah melakukan pengerukan menggunakan dana internal. Hanya saja masih butuh pengerukan tambahan agar pelabuhan itu bisa disinggahi kapal pesiar.
Dikatakan, beberapa spot berkarang kedalamnya hanya mencapai satu meter. Sementara diperlukan pengerukan hingga empat meter agar kapal pesiar bisa masuk ke Pelabuhan Benoa. Selain itu, pengerukan karang juga diperlukan untuk memperlebar alur.
“Dengan adanya karang, Pelabuhan Benoa saat ini tidak bisa disandari kapal-kapal generasi lima dan enam. Hanya kapal turis generasi ketiga. Sementara kita tahu satu kapal turis memuat kurang lebih empat ribu orang. Kalau pesawat penerbangan maksimal 200 orang. Jadi satu kapal pesiar setara 20 penerbangan,” papar Doso.
Sementara pendanaan non-APBN rencananya akan digunakan untuk pembangunan hutan kota dengan nilai Rp109 miliar, pembangunan area Melasti Rp11 miliar, pembangunan infrastruktur dasar Rp517 miliar, dermaga area dumping II Rp322 miliar, pasar ikan area dumping I Rp30 miliar, pemanjangan dermaga untuk kapal pesiar Rp354 miliar, pemanjangan dermaga selatan Rp295 miliar, gudang perikanan serta minuman dan makanan Benoa existing Rp619 miliar, terminal yacht Rp616 miliar, Marina exhibition, eco tourism dan monumen ikonik Rp640 dan lain-lain. (ATN)
,’;\;\’\’
Discussion about this post