ASIATODAY.ID, JAKARTA – Kontroversi proyek pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) Indonesia dari DKI Jakarta ke Kalimantan kembali menggelinding. Sejumlah pihak menyuarakan protes dan penolakan atas proyek tersebut.
Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menjadi salah satu elemen yang paling vokal menyuarakan penolakan itu.
Ketua Mejelis Syura PKS, Salim Segaf al Jufri, memandang pemerintah terkesan memaksakan kehendak dalam melaksanakan proyek tersebut.
Dilain pihak, pemerintah dianggap tidak konsisten. Pasalnya, proyek Ibu Kota Negara Baru yang awalnya dijanjikan tidak menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), ternyata berubah dan proyek itu akan didukung sebesar 50,3 persen APBN.
Menurut Salim Segaf , seharusnya pemerintah belajar dari sejarah. Proyek-proyek mercusuar beresiko mengorbankan rakyat.
“Sejarah Republik Indonesia menunjukkan proyek-proyek mercusuar beresiko mengorbankan kesejahteraan rakyat,” kata Salim Segaf dikutip keterangan tertulisnya, Senin (17/1/2022).
“Mengapa kita tidak belajar dari sejarah, bahwa legacy utama pemimpin itu kesejahteraan dan keamanan rakyat, bukan bangunan fisik yang jadi beban generasi mendatang,” ungkap Salim Segaf.
Sementara itu, Direktur Center Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi mendesak DPR menolak pengesahaan RUU Ibu Kota Negara (IKN). Pasalnya, proyek tersebut banyak keanahen dan berbahaya.
Pernyataan Uchok ini, seiring rencana DPR mengesahkan RUU IKN menjadi undang-undang yang dijadwalkan pada pada Selasa (18/1/2022).
“Pengesahan RUU IKN ini terlalu terburu-buru, dan kurang kajian atas Lokasi lahan Ibukota negara baru tersebut. Sebaiknya Pansus RUU IKN mengundang ahli geologi untuk mengetahui potensi bahaya ketika lokasi IKN itu berada di lahan gambut dan lahan sumber daya batubara,” papar Uchok, di Jakarta, dikutip Senin (17/1/2022).
Menurutnya, ketika IKN berada di Penajam Paser Utara, dan Kutai Kertanegara, maka bahaya yang dihadapi pemerintah pusat adalah ancaman peluru kendali dari asing atau teroris.
“Tetapi lahan gambut dan lahan yang berisi batubara itu, lebih berbahaya karena berpotensia menghancurkan aset gedung gedung perkantoran pemerintah,” jelas Uchok.
Perlu diketahui, lahan gambut sangatlah mudah terbakar. Udara panas ekstrim saja, bisa membakar lahan gambut. Ketika terjadi badai El Nina, lahan gambut bisa menjadi api atau asap yang menganggu kinerja pemerintah.
“Selain itu, gedung pemerintah bertingkat dibangun dengan pondasi seperti tiang pancang. Ketika tiang pancang ditanam di kedalaman tertentu dan bertemu dengan batubara, maka akan terjadi proses oksidasi yang menyebabkan kerusakan pada beton dan besi tiang pancang,” terang Uchok.
“Ketika tiang pancang tersebut mengalami kerusakan, maka tinggal tunggu waktu saja. Bangunan gedung bertingkat milik pemerintah bakal ambruk seketika,” lanjutnya.
Uchok juga menyoroti anggaran IKN sebesar Rp500 triliun. Diduga sengaja diperkecil agar tidak ada reaksi dari publik dan DPR.
Sebagai pembanding saja, biaya pindah ibu kota Kazahkstan dari Almaty ke Astana atau Nursultan pada 1998, sebesar USD30 miliar atau setara Rp450 triliun.
“Kalau dikonversi dengan nilai saat ini, bisa 4 kali lipat menjadi USD120 miliar atau sekitar Rp1.800 triliun. Luas kota Nursultan hanya 722 kilometer-persegi atau ekivalen 72.200 hektar,” tuturnya.
“Kok Indonesia bisa pindah ibu kota negara ke Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara, luasanya 256.142 hektar biayanya cuman Rp500 triliun,” ungkap Uchok.
Padahal kata Uchok, luasan IKN di Penajam Paser Utara dan Kutai Kertanegara setara dengan 3.5 kali lipat luas Nursultan. Ditambah lagi. lokasinya sangat jauh dan dipenuhi hutan, banyak lubang bekas tambang dan bergambut.
“Kita meminta DPR tidak mengesahkan RUU IKN menjadi undang undang sebelum ada kajian yang komprehensif,” tandas Uchok.
Momentum Bangun Kota Sehat
Sementara itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) baru di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur harus menjadi momentum untuk membangun sebuah kota yang sehat, efisien dan produktif.
“Secara fisik, pembangunan Ibu Kota baru di Kalimantan Timur ini harus dijadikan momentum untuk membangun sebuah kota yang sehat, kota yang efisien, kota yang produktif,” kata Jokowi saat memberikan sambutan pada acara Dies Natalis ke-67 Universitas Katolik Parahyangan (Unpar), Bandung, Jawa Barat, Senin (17/1/2022).
Jokowi ingin IKN baru ini dirancang sejak awal menjadi sebuah kota yang ramah lingkungan dan bebas polusi (zero emission). Dengan kata lain, warga yang tinggal di IKN baru tersebut bisa beraktivitas tidak menggunakan kendaraan bermotor, melainkan bisa menggunakan sepeda maupun berjalan kaki.
“Yang dirancang sejak awal. Dan warbanya ke mana-mana dekat, warganya ke mana-mana bisa naik sepeda, kemana-mana bisa jalan kaki, karena zero emission. Kota yang menyediakan pelayanan keamanan dan kesehatan serta pendidikan yang berkelas dunia. Bayangan kita seperti itu,” ujar Jokowi.
Menurut Jokowi, IKN baru merupakan bagian dari transformasi besar-besaran yang ingin dilakukan pemerintah Indonesia. Pembangunan IKN baru ini bukan semata-mata hanya memindahkan fisik kantor-kantor pemerintahan.
Tujuan utamanya adalah membangun kota baru yang smart, kompetitif di tingkat global serta membangun sebuah lokomotif baru untuk transformasi negara Indonesia. Menuju sebuah Indonesia yang berbasis inovasi, teknologi dan green economy.
“Karena dari sinilah kita akan memulai. Jadi sekali lagi, Ibu Kota negara yang baru ini bukan sekedar kota yang berisi kantor-kantor pemerintahan. Tetapi kita ingin membangun sebuah new smart metropolis, yang mampu menjadi magnet, menjadi global talent magnet dan menjadi pusat inovasi,” terang Jokowi.
Karena itu, Jokowi mengharapkan kontribusi, tidak hanya dari keluarga besar Unpar, tetapi juga seluruh perguruan tinggi di Indonesia untuk mengambil bagian dalam pelaksanaan transformasi Indonesia ini.
“Memberikan kontribusi melalui SDM-SDM unggul, melalui inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi, melalui karya-karya nyata untuk kemajuan Indonesia,” ungkap Jokowi.
Nusantara
Sementara itu, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengungkapkan, ibu kota baru di Kalimantan Timur akan diberi nama “Nusantara”.
Suharso mengungkapkan hal itu dalam rapat Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara (RUU IKN) dengan pemerintah di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (17/1/2022).
“Ini saya baru mendapatkan konfirmasi dan perintah langsung dari Presiden yaitu pada hari Jumat. Jadi sekarang hari Senin, hari Jumat lalu, dan Presiden mengatakan ibu kota negara ini berdama Nusantara,” kata Suharso, Senin.
Menurut Suharso, nama ibu kota tersebut awalnya ingin dimasukkan ke dalam RUU IKN, tetapi ditahan sebelum akhirnya diberikan konfirmasi oleh Presiden Joko Widodo.
Lebih lanjut, Suharso mengatakan, nama Nusantara dipilih karena kata tersebut sudah dikenal sejak lama dan ikonik di dunia internasional.
“Alasannya karena Nusantara sudah dikenal sejak dulu, dan ikonik di internasional, mudah dan menggambarkan kenusantaraan kita semua, Republik Indonesia,” jelas Suharso.
Sebelumnya, draf RUU IKN belum mencantumkan nama ibu kota baru sehingga hanya disebut sebagai “IKN […]” di dalam draf RUU tersebut.
Nantinya, Ibu kota baru akan jadi smart city. Regulasi ibu kota baru ditargetkan selesai pada bulan ini. Pemerintah juga mulai memetakan sejumlah kementerian dan lembaga yang akan pertama kali berkantor di wilayah yang masuk dalam Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur itu. (ATN)
Discussion about this post