ASIATODAY.ID, JAKARTA – Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) diminta menghadapi krisis Myanmar seperti Uni Eropa (EU) menghadapi krisis di Ukraina menyusul ‘Operasi militer khusus’ Rusia.
“Bagaimana respons ASEAN terhadap krisis Myanmar, kita harus berkaca. Kita harus belajar dari Uni Eropa (UE), responsnya sangat baik untuk Ukraina,” kata Menteri Kerja Sama Internasional pemerintah bayangan Myanmar (NUG) Dr. Sasa dalam diskusi daring yang bertajuk “Speaking-Up: ASEAN Reactions to the Ukraine Crisis” di Jakarta, Selasa (8/3/2022) malam.
Sebanyak 1,2 juta warga Ukraina sudah mengungsi ke negara-negara tetangga hanya dalam beberapa hari, sementara ada jutaan pengungsi juga di Myanmar akibat krisis yang disebabkan militer di Myanmar selama bertahun-tahun.
“Hingga saat ini, banyak dari mereka tidak diakui sebagai pengungsi karena tetangga kami tidak mengakuinya. Masyarakat internasional pun tidak dapat memberikan bantuan kemanusiaan,” ujarnya.
Karena itu kata dia, ASEAN harus belajar dari Uni Eropa dalam menghadapi krisis yang serupa dan tindakan masyarakat internasional yang sangat terkoordinasi dengan baik untuk Ukraina yang konfliknya baru berlangsung 12 hari.
“Sanksi internasional untuk Federasi Rusia sangat terkoordinasi dan keras, bahkan Singapura juga menjatuhkan sanksi. Tapi kenapa tidak ada yang menjatuhkan sanksi untuk junta militer Myanmar,” katanya.
Sasa menyebutkan ada sekitar 2.000 warga yang tewas Februari tahun lalu di bawah junta militer Myanmar dan sebanyak 25.000 warga Rohingya yang kehilangan nyawanya.
“Saatnya ASEAN untuk mengambil kepemimpinannya dalam menegakkan keadilan dan respons yang jelas. Ini tentang tirani versus kebebasan, demokrasi versus kediktatoran,” imbuhnya.
ASEAN telah merumuskan Konsensus Lima Poin yang disepakati dalam ASEAN Leaders Meeting di Jakarta pada 24 April 2021, namun belum sepenuhnya diimplementasikan oleh junta militer Myanmar.
ASEAN, dalam pernyataannya, menegaskan kembali komitmen dan kesiapan mereka untuk membantu Myanmar sesuai kehendak rakyat Myanmar berdasarkan Konsensus Lima Poin dan Piagam ASEAN.
ASEAN juga meminta semua pihak untuk segera mengembalikan situasi ke kondisi normal dan mencegah penderitaan berkepanjangan bagi rakyat Myanmar.
Perdamaian dan rekonsiliasi nasional hanya dapat dicapai melalui solusi politik inklusif dengan melibatkan semua pihak terkait, kata ASEAN.
ASEAN menyambut baik dukungan berkelanjutan dari mitra eksternal terkait implementasi Konsensus Lima Poin. (ATN)