Krisis Myanmar: Korban Tewas Pengunjukrasa Anti-Kudeta Bertambah Jadi 840 Jiwa

ASIATODAY.ID, YANGON – Krisis politik di Myanmar makin mengerikan. Pasalnya, berdasarkan data terbaru dari kelompok Asosiasi Bantuan untuk Tahanan Politik (AAPP) hingga Minggu (30/5/2021), jumlah korban tewas dalam bentrokan terkait unjukrasa anti-kudeta di negeri itu bertambah menjadi 840 jiwa.

Dalam periode yang sama, total 4.409 orang telah ditahan junta militer sejak terjadinya kudeta pada awal Februari lalu.

Menurut laporan media lokal, krisis keamanan dan ekonomi Myanmar terus memburuk sejak terjadinya kudeta. Meski intensitas bentrokan dan aksi kekerasan sudah relatif menurun, masyarakat menghadapi masalah kenaikan harga bahan pokok dan kelangkaan sejumlah komoditas.

Laporan Mehr News Agency pada Senin (31/5/20210, aksi protes menentang kudeta militer Myanmar berlangsung hampir setiap hari di sejumlah kota. Gelombang demonstrasi ini telah melumpuhkan kegiatan bisnis dan aktivitas lainnya di seantero negeri.

Dalam peristiwa pada Sabtu kemarin, dua bom rakitan meledak di kota Yangon, yang dilaporkan mengenai sebuah pos polisi dan truk militer. Selama ini AAPP menjadi sumber utama informasi seputar gerakan anti-kudeta karena sejumlah media kesulitan meliput di lapangan.

Hampir sama dengan AAPP, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) juga mencatat total korban tewas dalam bentrokan anti-kudeta di Myanmar telah melampaui 800 orang. PBB juga menyebut lebih dari 4.000 orang telah ditahan junta Myanmar.

Pemimpin junta militer Myanmar, Jenderal Min Aung Hlaing, mengatakan bahwa jumlah korban tewas di kalangan masyarakat sipil mendekati 300, sementara dari kubu polisi mencapai sekitar 50. Ia tidak menyebutkan angka korban tewas dari kalangan prajurit.

Militer Myanmar mengaku terpaksa melakukan kudeta karena pemerintahan sipil yang dipimpin Aung San Suu Kyi cenderung mengabaikan seruan investigasi dugaan kecurangan dalam pemilu 2020.

Tuduhan militer dibantah komisi elektoral, yang menyebutkan tidak adanya kecurangan dalam pemilu. Namun militer tetap melakukan kudeta dan menahan Suu Kyi serta sejumlah tokoh penting lainnya. (ATN)