ASIATODAY.ID, YANGON – Krisis politik di Myanmar kian memicu gelombang protes rakyat sipil di negeri itu. Seruan Revolusi pun kini mulai menggema di Myanmar.
Seruan itu datang dari Mahn Win Khaing Than, penjabat pemimpin pemerintahan sipil paralel Myanmar agar rakyat bergerak meruntuhkan diktator junta militer yang kian represif.
Dikutip dari Al Jazeera, Minggu (14/3/2021), penjabat mengatakan situasi saat ini merupakan “momen tergelap bangsa” karena beberapa rakyat sipil yang berunjukrasa jadi korban tewas.
Mahn Win Khaing Than, yang bersembunyi bersama sebagian besar pejabat senior dari Partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) yang berkuasa, berbicara kepada publik untuk pertama kalinya pada hari Sabtu melalui platform jagad maya, Facebook.
“Ini saat tergelap bangsa dan saat fajar sudah dekat,” katanya.
Pada Sabtu (13/3), sedikitnya 6 orang tewas dalam salah satu hari paling berdarah sejak junta militer merebut kekuasaan dan menahan sebagian besar pemimpin sipil, termasuk Aung San Suu Kyi. Empat kematian dilaporkan di Mandalay, kota terbesar kedua di negara itu, dan dua orang di Pyay, sebuah kota di Myanmar tengah-selatan.
Secara keseluruhan, menurut kelompok advokasi Asosiasi Bantuan untuk Tahanan Politik (AAPP), lebih dari 70 orang telah tewas di Myanmar dalam protes yang meluas terhadap rezim militer. Angka tersebut telah didukung oleh pakar hak asasi manusia independen PBB untuk Myanmar, Tom Andrews.
Mahn Win Khaing Than ditunjuk pekan lalu sebagai penjabat wakil presiden oleh perwakilan legislator Myanmar yang digulingkan, Komite untuk Perwakilan Pyidaungsu Hluttaw (CRPH), yang mendorong pengakuan sebagai pemerintah yang sah.
CRPH telah mengumumkan niatnya untuk menciptakan demokrasi federal dan para pemimpin telah bertemu dengan perwakilan dari organisasi etnis bersenjata terbesar di Myanmar, yang telah menguasai sebagian besar wilayah di seluruh negeri. Beberapa organisasi telah menjanjikan dukungan mereka.
“Untuk membentuk demokrasi federal, yang diinginkan oleh semua etnis bersaudara, yang telah menderita karena mengalami berbagai jenis penindasan dari kediktatoran selama beberapa dekade, benar-benar diinginkan, revolusi ini adalah kesempatan bagi kita untuk menyatukan upaya kita,” kata Mahn Win Khaing Than.
Pidato Mahn Win Khaing Than disambut dengan ribuan komentar rakyat pengikutnya di facebook dan menyetujui gerakan Revolusi.
“Teruskan Pak Presiden! Anda adalah harapan kami. Kami semua bersamamu, ”tulis salah satu pengguna, Ko Shan.
Pemerintah militer telah menyatakan CRPH ilegal dan mengatakan siapa pun yang terlibat dapat didakwa dengan makar, yang membawa hukuman mati.
Sebaliknya CRPH telah menyatakan pemerintah militer sebagai “organisasi teroris”.
Mahn Win Khaing Than mengatakan CRPH akan berusaha untuk membuat undang-undang yang diperlukan sehingga rakyat memiliki hak untuk membela diri dan bahwa administrasi publik akan ditangani oleh “tim administrasi rakyat sementara”. (ATN)