ASIATODAY.ID, JAKARTA – Kementerian Pariwisata (Kemenpar) secara khusus terus memonitor perkembangan pariwisata pasca terjadinya erupsi Gunung Tangkuban Parahu Jumat (26/7/2019).
Sejauh ini, Kemenpar masih melakukan koordinasi dan inventarisasi terhadap ekosistem pariwisata terdampak, khususnya atraksi, aksesibiltas dan amenitas (3A).
“Pertama-tama, saya ingin menyampaikan empati atas bencana yang terjadi. Saya berharap dan berdoa semoga masyarakat dan wisatawan di sekitar gunung Tangkuban Parahu semua dalam kondisi baik dan dalam lindungan Tuhan yang maha kuasa,” kata Menteri Pariwisata Arief Yahya melalui keterangan resmi, Sabtu (27/7/2019).
Menurut Arief, Kementerian Pariwisata saat ini memiliki unit Manajemen Krisis Kepariwisataan (MKK) yang melakukan pemantauan, pelaporan, mitigasi dan penanganan krisis di sektor pariwisata, yang langsung bekerja saat bencana terjadi, termasuk saat erupsi Gunung Tangkuban Parahu.
“Sejak kemarin Kemenpar melakukan koordinasi dengan instansi penanggulangan bencana di pusat dan daerah,” terangnya.
Dari hasil pantauan Kemenpar, saat ini Gunung Tangkuban Parahu berada pada Status Level I (Normal) dengan rekomendasi masyarakat di sekitar Gunung Tangkuban Parahu, pengunjung, wisatawan, pendaki tidak diperbolehkan turun mendekati dasar Kawah Ratu dan Kawah Upas.
Masyarakat di sekitar Gunung Tangkuban Parahu, baik pedagang, wisatawan, pendaki, dan pengelola wisata Gunung Tangkuban Parahu agar mewaspadai terjadinya letusan freatik yang bersifat tiba-tiba dan tanpa didahului oleh gejala-gejala vulkanik yang jelas.
Saat ini daerah wisata juga masih ditutup dan wisatawan telah dievakuasi untuk tidak mendekati kawah. Tim Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) terus mengevaluasi status gunung dan melakukan pemantauan lebih lanjut.
“Masyarakat diminta agar Informasi yang didapat harus disaring dulu, bisa jadi itu informasi hoaks jangan ditelan mentah-mentah yang saat ini beredar,” ujar Kepala Biro Komunikasi Publik Kemenpar Guntur Sakti.
Guntur juga mengimbau wisatawan untuk mengikuti instruksi pemerintah dan memperbarui informasi dari media resmi pemerintah, seperti akun Twitter @Kemenpar_RI, @BNPB_Indonesia, dan @vulkanologi_mbg.
“Kemenpar juga sudah mengeluarkan pernyataan resmi atau Holding Statement ke berbagai negara melalui perwakilan kita VITO yang berada di luar negeri serta membuka kanal layanan informasi,” tutup Guntur. (Lis)
,’;\;\’\’