ASIATODAY.ID, JAKARTA – Untuk kesekian kalinya, militer Filipina kembali mengecam tindakan kapal Tentara Pembebasan Rakyat China (PLA) di Laut China Selatan (LCS), yang membayangi dan berusaha menghentikan kapal angkatan laut Filipina yang sedang melakukan misi pada akhir pekan lalu.
Panglima Angkatan Bersenjata Filipina Romeo Brawner mengatakan bahwa kapal militer China mendekat saat mencoba menyeberang di depan kapal Filipina di dekat Pulau Thitu, pos terdepan Filipina yang terbesar dan paling strategis di Laut China Selatan.
“Manuver berbahaya dan ofensif yang dilakukan oleh PLA China ini tidak hanya berisiko menimbulkan tabrakan, tetapi juga secara langsung membahayakan nyawa personel maritim dari kedua belah pihak,” kata Brawner dikutip dari CNA, Senin (16/10/2023).
Pihaknya telah meminta China untuk menghentikan tindakan tidak aman tersebut.
Sementara itu, Kedutaan Besar China di Manila tidak segera menanggapi permintaan komentar pada Senin (16/10/2023).
Insiden ini adalah upaya terbaru China untuk memonitor dan memblokir misi pengisian pasokan Filipina untuk personel di zona ekonomi eksklusif Filipina di Laut China Selatan.
China telah lama mengklaim kedaulatan atas hampir seluruh wilayah Laut China Selatan, yang menjadi jalur perdagangan senilai lebih dari US$3 triliun setiap tahunnya.
Hubungan antara Filipina dan China memburuk sejak Presiden Filipina Ferdinand Marcos menjalin hubungan lebih dekat dengan Amerika Serikat (AS), termasuk meningkatkan akses AS ke lebih banyak pangkalan militer Filipina.
Sebelumnya pada September, AS mendukung tindakan Filipina dalam menghilangkan penghalang apung yang diduga dipasang oleh China di Laut China Selatan.
Wakil Asisten Menteri Pertahanan Lindsey Ford mengatakan bahwa AS juga berkomitmen untuk membela negara-negara Asia Tenggara dalam hal serangan bersenjata terhadap kapal-kapal AS di Laut China Selatan.
“Kami telah berkata berkali-kali dan akan terus mengatakan bahwa kami sepenuhnya mematuhi komitmen-komitmen tersebut,” ujarnya dalam sidang subkomite urusan luar negeri DPR AS, seperti dikutip dari Bloomberg, Jumat (29/9/2023). (ATN)
Simak Berita dan Artikel yang lain di Google News