ASIATODAY.ID, JAKARTA – Wakil Menteri Luar Negeri Republik Indonesia menghadiri Pertemuan Tingkat Menteri (PTM) forum Asia Pacific Economic Cooperation (APEC), pada 9 November 2021. Pertemuan dihadiri oleh Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri dari 21 Anggota APEC secara virtual.
PTM dipimpin oleh Menteri Luar Negeri Selandia Baru, selaku Tuan Rumah APEC 2021, dan merupakan pertemuan terakhir sebelum pertemuan penutup, Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) APEC yang akan dilakukan pada 12 November 2021.
Para Menteri APEC berkumpul bersama, untuk membahas peran kerja sama ekonomi dan teknis, termasuk penguatan sistem kesehatan, fasilitasi pergerakan lintas batas, penguatan ekonomi digital, serta pemberdayaan perempuan dan UMKM, dalam mempercepat upaya pemulihan ekonomi di kawasan Asia Pasifik.
Dalam pertemuan ini, Wakil Menteri Luar Negeri, Mahendra Siregar menekankan pentingnya APEC mendorong: (1) pergerakan orang di kawasan Asia Pasifik; (2) memperbaiki rantai pasok global dan pemulihan sistem logistik yang terpengaruh oleh Pandemi COVID-19, dan (3) mengedepankan pertimbangan iklim dalam mendorong pembangunan yang hijau, inklusif dan berkelanjutan.
“Dampak dan biaya dari lockdown serta pembatasan mobilitas masyarakat karena Pandemi COVID-19 terhadap perdagangan, investasi, dan aktivitas ekonomi sangatlah tinggi. APEC harus dapat mengembalikan kepercayaan masyarakat, dengan membuka perbatasan serta mendukung mobilitas pergerakan orang,” kata Wakil Menteri Luar Negeri.
Wakil Menteri Luar Negeri juga menekankan pentingnya pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.
“Pembangunan berkelanjutan dan inklusif harus mempertimbangkan aspek lingkungan, dengan pertimbangan ekonomi dan sosial. Kemitraan dengan komunitas terutama komunitas lokal juga harus menjadi prioritas karena mayoritas komunitas negara-negara APEC tinggal di daerah pantai dan berbatasan dengan area hutan,” tegasnya.
Pertemuan Tingkat Menteri APEC menghasilkan Pernyataan Bersama Menteri APEC yang berisikan hasil kerja APEC selama 2021 termasuk upaya penanganan pandemi COVID-19 dengan penguatan sistem kesehatan, kerja sama vaksin, upaya membuka perbatasan, pemanfaatan ekonomi digital dan teknologi, serta dukungan APEC terhadap isu lingkungan.
Kinerja Perdagangan Asia Pasifik
Kinerja perdagangan dan ekonomi Kawasan Asia Pasifik secara umum menunjukkan tren positif. Hal ini merupakan implikasi dari berbagai langkah kebijakan yang fasilitatif dalam memperlancar arus perdagangan barang.
Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) diharapkan dapat terus memperkuat semangat kemitraan dengan berlandaskan visi yang terbuka dan dinamis sebagai faktor penting untuk mencapai tujuan bersama.
Hal tersebut mengemuka dalam APEC Ministerial Meeting (AMM) 2021 yang dihadiri Menteri Perdagangan RI Muhammad Lutfi secara virtual pada 8—9 November 2021.
Mengusung tema ‘Trade as a Vehicle to Accelerate Our Economic Recovery’, para Menteri Perdagangan APEC bertukar gagasan dan berbagi praktik terbaik mengenai upaya nasional maupun kolektif dalam menstabilkan perekonomian di kawasan.
“APEC perlu memformulasikan langkah konkret guna mencapai pemerataan dan percepatan pertumbuhan ekonomi, terutama melalui peningkatan sektor perdagangan, mendorong integrasi ekonomi regional dalam mendukung pemulihan yang inklusif dan berkelanjutan. Selain itu, APEC perlu terus memperkuat semangat kemitraan dengan berlandaskan visi yang terbuka dan dinamis sebagai faktor penting untuk mencapai tujuan bersama,” ujar Mendag Lutfi.
Kawasan APEC menunjukkan pertumbuhan ekonomi positif pada triwulan pertama 2021 yang dipicu meningkatnya performa perdagangan dan aktivitas ekonomi. Hal ini merupakan implikasi dari berbagai langkah kebijakan yang fasilitatif dalam memperlancar arus perdagangan barang, terutama vaksin dan barang esensial sebagai bentuk implementasi komitmen Pertemuan Menteri Perdagangan APEC (Ministers Responsible for Trade/MRT) pada Juni 2021.
Mendag menyatakan pemerataan pertumbuhan ekonomi masih menjadi tantangan tersendiri bagi anggota Ekonomi APEC. Salah satunya, belum meratanya akses dan ketersediaan vaksin yang menjadi faktor penghambat dalam percepatan pemulihan ekonomi. (ATN)