ASIATODAY.ID, JAKARTA – Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) menawarkan sejumlah agenda kerjasama yang dapat dimanfaatkan untuk mencapai tujuan Presidensi G20 Indonesia.
Agenda kerjasama tersebut mencangkup 5 point antara lain, skema pembiayaan campuran (blended finance), investasi energi bersih, kerangka inklusif dalam perpajakan karbon, fasilitasi untuk mobilitas yang aman, serta forum antara G20 dan OECD yang membahas kebijakan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).
Tawaran kerjasama tersebut disampaikan langsung oleh Sekretaris Jenderal OECD Mathias Cormann saat melakukan pertemuan secara virtual dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI, Airlangga Hartarto, Rabu (17/2/2022).
Menko Airlangga menyambut terbuka tawaran kerjasama OECD tersebut karena sejalan dengan 3 agenda utama Presidensi G20 Indonesia dalam memperkuat arsitektur kesehatan global, transformasi ekonomi berbasis digital, dan transisi energi.
“Kerja sama antara Pemerintah Indonesia dan OECD perlu didorong agar menghasilkan deliverables yang konkret. Baik dalam kerangka Presidensi G20 Indonesia, maupun dalam upaya pemulihan global pasca pandemi,” ujar Menko Airlangga.
Menko Airlangga mengungkapkan keterbukaan Pemerintah Indonesia terhadap area yang diusulkan oleh OECD.
Adapun beberapa area seperti blended finance, mobilitas dalam masa pandemi baik bagi pebisnis maupun wisatawan, ketenagakerjaan, dan UMKM perlu digarisbawahi sebagai topik kerja sama utama pada Sherpa Track.
Pada kesempatan ini, Menko Airlangga juga menyampaikan terkait Program Kartu Prakerja sebagai bentuk dukungan Pemerintah bagi masyarakat yang kehilangan pekerjaan karena terdampak pandemi Covid-19, serta sebagai sarana meningkatkan keahlian bagi para pencari kerja.
Sekjen Mathias Cormann menyampaikan dukungannya dalam pelaksanaan Presidensi G20 Indonesia.
OECD berkomitmen untuk terus memberikan dukungan substansi dan pengalaman praktis dari OECD selaku salah satu knowledge partner G20. (ATN)