Parlemen ASEAN Godok Aturan Energi Hijau

ASIATODAY.ID, LABUAN BAJO – Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) Republik Indonesia sepakat bahwa penerapan energi baru terbarukan (renewable energy) di ASEAN harus segera diimplementasikan.

Karena itu, Wakil Ketua BKSAP DPR RI, Achmad Hafisz Tohir  mendorong Parlemen se-ASEAN memberikan dukungan dengan mempersiapkan landasan kebijakan berupa perangkat peraturan perundang-undangan yang kuat.

Menurutnya, dukungan ini dinilai penting untuk menekan dampak krisis akibat perubahan iklim. Dirinya khawatir jika dukungan ini tidak memiliki aksi nyata, maka kerusakan lingkungan akan semakin terjadi merajalela.

“Kita harus menyiapkan perangkat peraturan dan undang-undangnya. (Karena) Presiden Jokowi telah mengatakan bahwa kita siap di tahun 2035 untuk mulai meninggalkan energi berbasis fosil. Artinya, renewable energy ini harus sudah kita mulai sejak kini,” ucap Hafisz di sela  pertemuan bilateral antar parlemen se-ASEAN di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur, Rabu (10/5/2023).

Anggota Komisi XI DPR RI ini menekankan bahwa ASEAN harus mengembangkan energi baru terbarukan secara mandiri. Karena itu, perundangan yang mengatur energi baru terbarukan nantinya harus mengatur dan menindak secara lugas dan tegas.

“Kita lihat, kita masih di posisi grey area. Kalau bicara mobil listrik, apakah kita siap untuk membangun pabrik batu baterainya? Apakah kita siap untuk menunjang energinya? Itu harus kembali kita rundingkan lagi. Jangan jangan mobil listrik ini hanya menguntungkan negara-negara tertentu. Nah ini yang harus kita bahas nanti dalam pembahasan regulasinya di DPR,” tutup Politisi Fraksi PAN itu.

Perdamaian dan Ekonomi Hijau

Ketua DPR RI Dr. (H.C) Puan Maharani menyampaikan pesan dari ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA) mulai dari soal isu perdamaian hingga ekonomi hijau. Pesan tersebut diutarakan dihadapan 11 Pemimpin Ekskutif se-ASEAN, yang mana memuat sejumlah rekomendasi.

“Sebagai parlemen, dalam perspektif kami, kita bersama-sama menjaga perdamaian, kesatuan, sentralitas dan vitalitas ASEAN sebagai faktor yang menjamin perdamaian, stabilitas dan kemakmuran di kawasan,” kata Puan dalam AIPA-ASEAN Leaders’ Interface Meeting di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur, Rabu (10/10/2023).

Pada acara yang dibuka oleh Presiden Republik Indonesia sekaligus Ketua ASEAN 2023, Joko Widodo, Puan menjelaskan bahwa tema yang diangkat dalam pesan AIPA atau AIPA Message yakni, ‘Responsive Parliaments for A Stable and Prosperous ASEAN’ atau ‘Parlemen yang Responsif untuk ASEAN yang Stabil dan Sejahtera’. Hal itu sejalan dengan tema KTT ASEAN 2023 ini, yakni ‘ASEAN Matters: Epicentrum of Growth’.

Maka dari itu, kata Puan, rekomendasi pertama yang tercantum dalam AIPA Massage adalah negara-negara Asia Tenggara melindungi perdamaian, kesatuan, sentralitas dan vitalitas di ASEAN. Kedua, mendorong pertumbuhan ekonomi yang kuat serta berkelanjutan guna meningkatkan ketahanan ASEAN dengan turut fokus pada ketahanan energi dan pangan.

Selanjutnya, ketiga adalah negara-negara Asia Tenggara perlu konsisten mempromosikan ekonomi melalui investasi hijau sekaligus mendorong keseimbangan berkelanjutan sesuai dengan kesepakatan dan kebijakan hukum di ASEAN. Keempat, meningkatkan efisiensi operasional mekanisme ASEAN dan mitra, termasuk AIPA.

Terakhir, ASEAN perlu mendorong inovasi, transfer, penerapan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk pertumbuhan dan pembangunan berkelanjutan.

Melalui pesan AIPA, Legislator Fraksi PDI-Perjuangan itu berharap para pemimpin parlemen negara-negara ASEAN memahami pandangan dan gagasan mengenai isu-isu yang berdampak pada kawasan dari sudut pandang parlemen. Baginya, pertemuan pemimpin parlemen ASEAN ini krusial karena dapat memperkuat kerja sama dengan para mitranya.

“Sekaligus meningkatkan posisinya sebagai pemain kunci dalam komunitas regional dan global dan meningkatkan integrasi regional, termasuk implementasi ASEAN Community Vision 2025,” terangnya.

Menjadi Presiden AIPA 2023, Puan menginginkan proses pembangunan ASEAN Community mengambil tanggung jawab penuh serta menjadikan sentralitas dan netralitas ASEAN sebagai satu-satunya prinsip panduan untuk mempromosikan keharmonisan regional. Kemudian juga agar negara-negara Asia Tenggara dapat hidup berdampingan secara damai demi kemakmuran bersama.

“Dalam rangka mencapai tiga pilar responsif, stabil dan sejahtera, kami Parlemen Anggota AIPA, juga harus membangun sinergi dan bekerja bahu-membahu dengan pemerintah kita masing-masing,” ucap Puan.

Dalam pertemuan ini pula, Puan juga menyinggung soal krisis kemanusiaan di Myanmar. Ia mengatakan, ASEAN harus mempertahankan mekanisme yang terbuka dan inklusif untuk pembangunan perdamaian dan pencegahan konflik, serta memastikan bahwa ASEAN tetap menjadi kekuatan yang andal dan kuat untuk mengatasi tantangan perdamaian dan keamanan di kawasan dan sekitarnya.

“Terkait hal ini, kami Parlemen Anggota AIPA berkomitmen untuk bekerja sama dengan cabang eksekutif ASEAN untuk memulihkan perdamaian dan demokrasi di Myanmar,” tegas Puan.

Puan juga menyinggung soal kemakmuran bagi semua masyarakat Asia Tenggara. Puan menyebut, tidak boleh ada diskriminasi dalam bentuk apapun di kawasan apalagi negara-negara anggota ASEAN telah bekerja secara kolektif untuk mewujudkan Masyarakat Ekonomi ASEAN.

“Parlemen Anggota AIPA dapat membantu mengadvokasi kebijakan yang mempromosikan penyempitan kesenjangan pembangunan, pertumbuhan inklusif, ketahanan regional dan pembangunan berkelanjutan, sehingga menciptakan kemakmuran dan keadilan di Asia Tenggara,” jelasnya.

Sementara itu Presiden Jokowi yang bertindak sebagai Ketua KTT ASEAN ke-42 mengucapkan terima kasih kepada seluruh parlemen di Asia Tenggara yang turut berkontribusi membantu pemerintah negara-negara ASEAN. Khususnya dalam kebijakan di masa darurat pandemi Covid-19 sehingga penanganan bisa dilakukan dengan cepat.

“Dalam jangka panjang peran parlemen juga sangat dibutuhkan dalam menyusun agenda ASEAN tahun 2045. Kita harus memastikan ASEAN mampu tanggap dan resilience menghadapi tantangan sehingga menjadi pusat pertumbuhan dan menjadi kawasan yang aman, stabil dan demokratis,” kata Jokowi.

“Kolaborasi pemerintah dan parlemen harus diperkuat untuk menjaga dan memperkokoh stabilitas politik dan demokratis guna menjadikan ASEAN Epicentrum of Growth,” tutupnya.

Pesan AIPA itu disampaikan Puan di pertemuan pemimpin parlemen negara-negara ASEAN yang merupakan sesi pleno di KTT ASEAN antara para pimpinan pemerintahan dan pimpinan negara-negara Asia Tenggara. Pertemuan ini bertujuan untuk membahas isu-isu penting yang berkaitan dengan integrasi regional dan kepentingan ASEAN, serta mengkoordinasikan upaya antara pemerintah dan parlemen dalam mengatasi masalah-masalah tersebut. (ATN)

Simak Berita dan Artikel yang lain di Google News