ASIATODAY.ID, NEW YORK – Sekjen Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) Antonio Guterres menyerukan penggandaan produksi vaksin Covid-19 global.
Gutteres menilai, distribusi global vaksin Covid-19 saat ini sama sekali tidak dapat diterima karena terjadi ketimpangan.
Guterres mengungkapkan banyak negara mengalami kekurangan vaksin, terutama India. Kekurangan vaksin memperburuk gelombang kedua infeksi yang telah membuat rumah sakit dan kamar mayat meluap. Sementara itu, keluarga pasien berebut untuk mendapatkan obat-obatan dan oksigen yang semakin langka.
Pada saat yang sama, beberapa negara kaya telah beralih dari memvaksinasi warga mereka yang paling rentan. Negara kaya menawarkan suntikan kepada orang-orang yang lebih muda. Sementara beberapa negara telah mengamankan pasokan vaksin yang cukup untuk menyuntik populasi mereka lebih dari satu kali.
“Benar-benar tidak dapat diterima untuk hidup di dunia, di mana negara-negara maju dapat memvaksinasi sebagian besar penduduknya, sementara banyak negara berkembang tidak memiliki akses ke satu dosis tunggal,” kata Guterres dalam penjelasannya pada Rabu setelah bertemu dengan Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Lavrov di Moskwa, dikutip dari Al Jazeera, Kamis (13/5/2021).
Lavrov menyebutkan risiko mutasi virus corona dan varian baru saat virus menyebar “seperti api” di berbagai belahan dunia berkembang.
“Jadi, itu adalah kepentingan semua orang bahwa setiap orang divaksinasi di mana-mana. Kami percaya bahwa kami membutuhkan dua hal: untuk menggandakan kapasitas produksi vaksin dunia dan pada saat yang sama memiliki distribusi vaksin yang lebih merata, ”kata Guterres.
Oktober lalu, Afrika Selatan dan India mengajukan permintaan kepada WTO untuk melepaskan hak kekayaan intelektual atas vaksin dan teknologi medis lainnya yang diperlukan untuk memerangi virus corona selama pandemi. Lebih dari 100 negara lain telah mendukung panggilan itu.
Minggu lalu, Guterres menyambut baik dukungan pemerintah Amerika Serikat untuk pengabaian paten.
Keputusan pada akhirnya tergantung pada 164 anggota Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Jika hanya satu negara yang menentang pengabaian, proposal tersebut akan gagal. (ATN)