ASIATODAY.ID, JAKARTA – Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) merekomendasikan agar kelompok kriminal bersenjata (KKB) Papua diubah statusnya menjadi kelompok separatis. Dengan demikian, penanganannya bisa memaksimalkan instrumen negara termasuk menggunakan operasi-operasi khusus dari TNI.
“Kami merekomendasikan kepada pemerintah bahwa mereka bukan lagi kelompok bersenjata. Mereka adalah gerakan separatisme yang harusnya negara kemudian jauh lebih serius menggunakan seluruh instrumen negara,” ujar Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto di sela-sela acara pelepasan 178 bus mudik gratis di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Rabu (19/4/2023).
Dengan penetapan KKB Papua sebagai kelompok separatis, kata Hasto, pemerintah dan aparat bisa melakukan berbagai cara untuk menumpas habis kelompok separatis Papua tersebut.
Cara-cara tersebut antara lain melakukan diplomasi internasional untuk memotong akses mereka ke luar negeri serta kemudian melakukan pendekatan ke kalangan masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat seperti tokoh gereja atau tokoh adat.
“Kemudian mengedepankan apa yang dilakukan Presiden Jokowi melalui pembangunan yang lebih komprehensif mengatasi berbagai ketidakadilan, melindungi hak-hak wilayah atas tanah adat, membangun desain bagi masa depan,” ungkap Hasto.
Selain itu, kata Hasto, pemerintah melalui aparat keamanan khususnya TNI melakukan operasi khusus untuk mengatasi berbagai tindakan separatisme. Karena itu, Presiden Jokowi perlu memberikan instruksi khusus kepada Menteri Pertahanan, Panglima TNI dan para kepala staf terkait operasi khusus ini.
“Juga perlu melalui instruksi langsung Presiden Jokowi dengan dijabarkan Menteri Pertahanan, Panglima TNI, seluruh kepala staf untuk harus jauh lebih serius lagi mengurangi berbagai korban dan melakukan suatu operasi yang bersifat khusus dalam mengatasi berbagai tindakan separatisme,” tegasnya.
Hasto menegaskan PDIP akan mendukung langkah yang diambil pemerintahan Jokowi untuk mengatasi persoalan di Papua. Meskipun, kata dia, banyak variabel yang dicermati oleh pemerintah agar berbagai langkah yang diambil efektif.
“Variabelnya itu sangat banyak, ada domestik, ada internasional sehingga tentu saja kami serahkan dan kami percaya Presiden Jokowi akan mengambil suatu arahan yang tepat atas persoalan itu,” tegas Hasto.
Lebih lanjut, Hasto mengingatkan bahwa tanah Papua sudah final milik Indonesia. Karena itu, tidak boleh ada satu negara manapun yang mengganggu eksistensi Papua sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
“Integrasi Papua ke Indonesia sudah sifatnya final dan tidak boleh ada negara manapun yang mengganggu kedaulatan kita,” tandas Hasto.
Pada kesempatan itu, Hasto juga menyampaikan duka mendalam atas tewasnya anggota TNI oleh KKB dalam menjalankan tugas di Papua. Menurut Hasto, mereka adalah pahlawan yang telah mengabdikan hidupnya menjaga kedaulatan NKRI.
“Bagaimanapun juga mereka pahlawan bangsa karena tugas TNI memang menjaga kedaulatan wilayah, keutuhan NKRI dan keselamatan bangsa di atas segalanya. Itu hukum di dalam menjaga kedaulatan kita. Kami sangat berduka atas korban-korban yang telah terjadi,” pungkas Hasto. (ATN)
Simak Berita dan Artikel yang lain di Google News