ASIATODAY.ID, JAKARTA – Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) sepakat untuk tidak mengikutsertakan pemimpin junta militer Myanmar dalam KTT ASEAN yang dijadwalkan pada 26-28 Oktober.
Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Retno Marsudi menyatakan secara tegas hal itu.
“Indonesia mengusulkan partisipasi Myanmar di KTT tidak harus diwakili di tingkat politik sampai Myanmar memulihkan demokrasi melalui proses inklusif,” kata Menlu Retno dalam meteran tertulis, dikutip Sabtu (16/10/2021).
Pernyataan tersebut ia sampaikan dalam pertemuan darurat para menlu ASEAN yang dilaksanakan secara virtual, Jumat (15/10/2021) malam, yang antara lain membahas pengecualian keikutsertaan pemimpin junta Myanmar dalam KTT ASEAN, mengingat krisis politik yang belum terselesaikan di negara itu.
Dalam pertemuan tersebut, Retno juga menggarisbawahi tidak adanya kemajuan berarti dalam implementasi Konsensus Lima Poin yang disepakati para pemimpin ASEAN untuk membantu menyelesaikan krisis di Myanmar.
Konsensus itu mencakup di antaranya dialog dengan semua pihak, akses kemanusiaan, dan penghentian semua tindakan kekerasan.
Malaysia, Filipina, dan Singapura juga menyatakan dukungan agar pemimpin junta Myanmar Min Aung Hlaing tidak disertakan dalam pertemuan puncak ASEAN.
Sementara itu, Thailand menyuarakan sikap yang lebih bernada damai dengan menyatakan, Thailand memandang Myanmar sebagai anggota keluarga ASEAN.
Pengecualian terhadap Min Aung Hlaing dalam KTT ASEAN akan menjadi langkah besar bagi perhimpunan, yang memiliki kebijakan untuk tidak mencampuri urusan dalam negeri satu sama lain dan telah lama tidak menggunakan sanksi atau tindakan keras lain untuk mengisolasi Myanmar.
Meskipun tidak secara resmi diakui sebagai pemimpin ASEAN, Min Aung Hlaing diundang ke pertemuan para pemimpin pada April lalu ketika Konsensus Lima Poin disepakati.
Kehadiran jenderal militer itu membuat marah anggota pemerintahan terpilih pimpinan Aung San Suu Kyi, yang digulingkan dalam kudeta 1 Februari 2021.
ASEAN memang belum merilis pernyataan resmi tentang pertemuan para menlu, sedangkan juru bicara militer Myanmar juga belum memberi komentar tentang keputusan tersebut.
Keputusan untuk mengecualikan pemimpin junta akan menjadi langkah bersejarah bagi ASEAN, yang memiliki kebijakan untuk tidak mencampuri urusan dalam negeri satu sama lain dan telah lama tidak menggunakan sanksi atau tindakan keras lain untuk mengisolasi Myanmar.
Tekanan internasional telah memicu ASEAN untuk mengambil sikap yang lebih keras atas kegagalan Myanmar untuk mengambil langkah-langkah yang disepakati untuk mengakhiri kekerasan, memungkinkan penyaluran bantuan kemanusiaan, dan memulai dialog perdamaian dengan semua pihak.
Myanmar telah menjadi salah satu masalah yang paling memecah belah ASEAN sejak negara itu bergabung dengan perhimpunan pada 1997.
Kediktatoran militer yang dikecam oleh Barat karena aturan tangan besinya, menguji persatuan ASEAN dan merusak kredibilitas internasionalnya.
Amerika Serikat (AS), Australia, Kanada, Korea Selatan, Inggris, dan Uni Eropa, mengeluarkan pernyataan bersama yang mengungkapkan keprihatinan tentang “situasi mengerikan” di Myanmar sambil mendukung upaya mediasi yang diupayakan ASEAN.
“Kami menegaskan kembali dukungan kuat kami terhadap upaya berkelanjutan ASEAN untuk memetakan jalan keluar dari krisis saat ini,” demikian pernyataan itu yang dirilis pada Jumat.
Pernyataan bersama itu juga mendesak Myanmar untuk bekerja sama dengan utusan khusus ASEAN untuk Myanmar Erywan Yusof.
Erywan telah memutuskan untuk tidak mengunjungi Myanmar bulan ini, kata beberapa sumber.
Dia bersikeras agar diizinkan untuk bertemu dengan semua pihak di Myanmar termasuk pemimpin yang digulingkan Aung San Suu Kyi, untuk menemukan solusi atas krisis politik negara itu.
Namun, juru bicara junta Myanmar Zaw Min Tun mengatakan akan menerima kunjungan Erywan tetapi tidak akan mengizinkannya bertemu Suu Kyi yang telah dipenjara atas berbagai tuduhan kejahatan.
Padahal sebelumnya junta Myanmar telah menyatakan komitmennya untuk bekerja sama dengan ASEAN untuk memulihkan ketertiban di negara itu guna memfasilitasi kembalinya demokrasi. (ATN)