ASIATODAY.ID, JAKARTA – Perbankan di Indonesia mendapat sorotan tajam dari kalangan aktivis lingkungan.
Pasalnya, di kawasan Asia Pasifik, hanya perbankan di Indonesia yang belum berkomitmen menghentikan pendanaan proyek batu bara.
“Meskipun berbagai bencana ekologi akibat krisis iklim telah terjadi di berbagai penjuru dunia, termasuk Indonesia, namun tidak menyurutkan perbankan di Indonesia untuk terus mendanai batu bara, penyebab krisis iklim,” ujar Suriadi Darmoko, Finance Campaigner 350 Indonesia, Senin (29/8/2022).
Hasil riset 350 Indonesia bersama koalisi organisasi masyarakat sipil, #Bersihkan Bankmu, menemukan bahwa sejak Kesepakatan Paris pada tahun 2015 hingga saat ini, empat bank di Indonesia (BNI, BRI, Bank Mandiri, dan BCA) terus mendanai energi kotor batu bara.
Menurut Suriadi, riset tersebut dilakukan dengan cara menelusuri laporan tahunan pada 24 perusahaan batu bara yang terbuka untuk publik.
“Komitmen BNI, BRI, Bank Mandiri, dan BCA untuk energi bersih dan penanganan krisis iklim terlihat serius, namun faktanya berbanding terbalik,” tegasnya.
Ia menambahkan, saat ini tren global menunjukkan bahwa lebih dari seratus lembaga keuangan global berkomitmen untuk tidak lagi mendanai industri batu bara. Namun, pendanaan oleh perbankan nasional terhadap industri kotor tersebut justru terus meningkat.
Dalam berbagai kesempatan, Sekjen PBB, Antonio Guterres, mengatakan, investasi di fossil fuel baru adalah ‘kegilaan moral dan ekonomi.’
Terkait hal itu, Binbin Mariana dari Market Forces mengatakan, pembiayaan ke batu bara memiliki risiko transisi tinggi yang dapat menyebabkan kerugian finansial.
“Tren coal phase-out global saat ini menunjukan bahwa sebenarnya pembiayaan ke bisnis batu bara berisiko tinggi secara finansial,” ujarnya.
“Bank-bank nasional di Indonesia harus segera mengambil peran yang lebih signifikan untuk menghindari kerugian. Mereka harus memiliki kebijakan untuk berhenti membiayai energi batu bara. Di Asia Pasifik, hanya perbankan di Indonesia yang belum punya kebijakan seperti itu,” ujarnya.
Pada peluncuran hasil riset ini, 350 Indonesia juga menyampaikan pesan khusus untuk BNI yang akan mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada 31 Agustus 2022.
Menurut Suriadi, program go green BNI sebenarnya sudah spesifik untuk pencapain SDGs nomor 7 yaitu energi bersih dan terjangkau, serta nomor 13 yaitu penanganan perubahan iklim. Sehingga, seharusnya BNI segera melaksanakan komitmen tersebut.
“Direksi BNI harus memahami bahwa batu bara adalah penyebab krisis iklim,” jelasnya.
“Sementara krisis iklim ini telah mengancam masa depan generasi muda, yang saat ini juga menjadi target pasar BNI dan sektor UMKM yang menjadi sumber keuntungan bisnis BNI.”
Singkatnya, lanjut Suriadi, Direksi BNI wajib memiliki komitmen kuat untuk membawa BNI menjadi bank nasional terdepan dalam menghentikan mendanai energi kotor batu bara. (ATN)