ASIATODAY.ID, JAKARTA – Perubahan iklim yang kini menjadi ancaman nyata planet bumi akan menjadi isu utama parlemen dunia pada IPU Assembly ke-144 di Nusa Dua, Bali, pada 20-24 Maret mendatang.
Dalam konteks itu, Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI menekankan pentingnya penguatan fungsi parlemen dalam membangun kolaborasi diplomasi parlemen. Sebab, parlemen memainkan vital untuk mengawal kebijakan-kebijakan pemerintah demi tercapainya Net Zero Carbon Emissions.
“Tahun ini, yang menjadi fokus kami di BKSAP DPR RI adalah isu perubahan iklim. Sebagaimana kita ketahui bersama, perubahan iklim telah menjadi isu krusial yang penanganannya membutuhkan kerja sama berbagai pihak,” kata Fadli Zon saat membuka Sosialisasi Diplomasi Parlemen BKSAP SDG’s Day di Gedung Andi Hakim Nasution, Institut Pertanian Bogor (IPB), Jawa Barat, Senin (14/2/2022).
Menurut Fadli, sejumlah langkah telah diupayakan oleh DPR RI mulai dari menerbitkan dokumen whitepaper berjudul ‘Agenda for Green Economy in Indonesia: Policy Initiative, Citizen Assembly and International’ bersama Universitas Warmadewa, Westminster Foundation for Democracy dan Institute for Peace and Democracy.
Tidak hanya itu, DPR RI pun menggelar focus group discussion dengan universitas, lembaga penelitian, hingga masyarakat sipil.
Menjadi isu Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (SDGs), isu perubahan iklim dunia harus memperoleh dukungan parlemen baik di tingkat Internasional maupun regional.
Oleh sebab itu, DPR RI memperoleh kepercayaan menjadi tuan rumah Konferensi Internasional Forum Parlemen Dunia 144th IPU Assembly dengan tema ’Getting to Zero: Mobilizing Parliaments to Act on Climate Change’, yang akan diselenggarakan pada 20-24 Maret di Nusa Dua, Bali.
Politisi Partai Gerindra itu menegaskan, konferensi tersebut akan memperkuat suara untuk menggalang dukungan parlemen dunia. Di mana, juga akan membuka ruang berbagi pengalaman tentang bagaimana parlemen berperan mempercepat Net Zero Carbon Emissions.
“Hal ini menjadi bukti komitmen Indonesia terhadap penyelesaian permasalahan perubahan iklim kepada dunia,” imbuhnya.
Sementara itu, Wakil Ketua BKSAP DPR RI, Sihar P.H. Sitorus menegaskan isu perubahan iklim harus jadi salah prioritas program pembangunan pemerintah.
Dengan disahkannya Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Pajak (UU HPP), yang turut mengatur pajak karbon, hal itu dapat membantu Indonesia mencapai target Nationally Determined Contribution (NDC).
“Parlemen berperan strategis memastikan implementasi SDGs. Peran konkret DPR RI terkait isu perubahan iklim, pajak karbon akan dilakukan secara bertahap sesuai dengan roadmap dengan memperhatikan perkembangan pasar karbon, pencapaian target Nationally Determined Contribution, serta kesiapan sektor dan kondisi ekonomi,” jelas Sihar.
Menurut anggota Komisi XI DPR RI itu, parlemen akan memastikan realisasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs) bisa dipenuhi di Indonesia, terutama terciptanya climate justice.
Mewakili rakyat Indonesia, lanjut Sihar, DPR RI mendukung upaya tercapainya penanganan perubahan iklim melalui empat fungsi, mulai dari legislasi, anggaran, pengawasan dan diplomasi.
Oleh karena itu, politisi PDI-Perjuangan itu menilai pertemuan tahunan IPU Assembly ke-144 di Nusa Dua, Bali, pada 20-24 Maret mendatang, berpotensi membuka kesempatan antar parlemen dunia untuk berbagi informasi sekaligus praktik terbaik, dalam konteks menyikapi perubahan iklim, sehingga pertukaran pengalaman tersebut mendorong inovasi, satu di antaranya green economy.
Pada kesempatan yang sama, Rektor IPB Arif Satria menekankan persoalan lingkungan hidup, khususnya perubahan iklim, perlu dilihat dari sudut pandang yang holistik, termasuk melalui perspektif tata kelola yang baik dan juga politik.
Menurut Arif, IPB memiliki akademisi-akademisi yang tidak hanya mumpuni secara keilmuan tetapi juga berpengalaman menangani isu perubahan iklim.
Senada dengannya, Wakil Rektor IPB Dodik Ridho Nurrochmat mengingatkan agar Indonesia membangun inisiatif dunia soal climate justice pada pertemuan IPU Assembly ke-144 nanti.
Baginya, climate justice merupakan amanat konstitusi Indonesia di mana Indonesia terikat dengan instrumen hukum internasional bersama negara lainnya untuk segera mengatasi perubahan iklim global.
Sebagai informasi, DPR RI akan menjadi tuan rumah IPU Assembly ke-144 di Nusa Dua, Bali pada tanggal 20-24 Maret 2022 mendatang.
Dengan tema ‘Getting to Zero: Mobilizing Parliaments to Act on Climate Change’, BKSAP DPR RI melaksanakan sosialisasi ke IPB untuk berdiskusi tentang bagaimana diplomasi parlemen dapat berperan maksimal dalam isu perubahan iklim, bersama para akademisi IPB. (ATN)