ASIATODAY.ID, TAIPEI – Kementerian Pertahanan Nasional (MND) Taiwan mengumumkan bahwa sejak bulan Januari hingga Desember 2020, pesawat militer Tiongkok telah memasuki kawasan barat daya ADIZ Taiwan tanpa izin sebanyak 380 kali.
Yang terbaru, pada Minggu (3/1/2021), Angkatan Udara Taiwan kembali mendeteksi pesawat anti-kapal selam Tiongkok memasuki Zona Identifikasi Pertahanan Udara (Air Defense Identification Zone, ADIZ) Taiwan tanpa izin.
Angkatan Udara Taiwan dengan segera mengerahkan pasukan patroli, untuk melakukan pengusiran, disertai dengan pemantauan peluru kendali.
Sejak tanggal 17 September tahun lalu, Kementerian Pertahanan Nasional (MND) Taiwan telah mengumumkan aktivitas pesawat militer Tiongkok pada situs resmi. Pada tanggal 2 Januari diketahui 1 buah pesawat mata-mata memasuki wilayah barat daya ADIZ Taiwan tanpa izin, dan pada tanggal 3 Januari kemarin, 1 buah pesawat anti-kapal selam melakukan hal serupa.
Juru bicara Kementerian Pertahanan Nasional (MND) Taiwan mengungkapkan bahwa aktivitas tersebut di luar kewajaran, dan wilayah udara di bagian barat daya adalah kawasan udara yang mengalami pelanggaran paling serius.
Presiden Taiwan Tsai Ing-wen dalam pidato awal tahunnya menegaskan bahwa dari sudut pandang strategis internasional, posisi Taiwan menjadi lebih penting dari sebelumnya.
Stabilitas hubungan lintas selat tidak lagi hanya menjadi masalah kedua belah pihak di Selat Taiwan, tetapi juga berkaitan dengan stabilitas seluruh kawasan Indo-Pasifik, dan telah menjadi fokus perhatian internasional.
Selama setahun terakhir, pesawat dan kapal militer dari seberang selat telah berulang kali melakukan kegiatan di sekitar Taiwan, dan hal ini telah merusak hubungan lintas selat, dan menjadi ancaman bagi status quo yang damai dan stabil di Indo-Pasifik.
“Saya ingin menegaskan kembali bahwa dalam menangani hubungan lintas selat, kami tidak akan bertindak gegabah, dan akan menjunjung tinggi prinsip yang ada. Apabila otoritas Beijing dengan tulus berkeinginan untuk menyelesaikan perbedaan dan meningkatkan hubungan lintas selat, kami bersedia memfasilitasi dialog yang bermakna di bawah prinsip kesetaraan dan martabat,” imbuhnya. (ATN)