ASIATODAY.ID, TOKYO – Perdana Menteri (PM) Jepang yang baru Fumio Kishida, meluncurkan jajaran kabinet yang didominasi oleh sekutu mantan perdana menteri Shinzo Abe dan mantan menteri keuangan Taro Aso. Salah satu penunjukan Kishida yang paling menarik perhatian adalah jabatan baru menteri keamanan ekonomi.
Untuk jabatan ini, Kishida mengangkat Takayuki Kobayashi, lulusan Harvard Kennedy School dan Universitas Tokyo berusia 46 tahun, yang telah mengerjakan kebijakan yang bertujuan melindungi teknologi sensitif dari China di berbagai bidang seperti rantai pasokan dan keamanan siber.
Laporan The Japan Times, pos menteri baru yang dibentuk Kishida ini bertugas untuk memperkuat keamanan ekonomi dalam kontra terselubung terhadap dugaan pencurian teknologi oleh China, ungkap sumber yang mengetahui masalah tersebut mengatakan.
Takayuki Kobayashi, adalah mantan wakil menteri pertahanan parlemen. Menteri baru ini diharapkan untuk menyusun strategi nasional yang dirancang untuk memblokir pengurasan teknologi dari negara tersebut.
Diketahui, pada 27 September lalu, Jepang untuk pertama kalinya menuding China, Rusia dan Korea Utara (Korut) sebagai tiga negara yang bertanggung jawab atas ancaman siber terhadap negara itu.
Kantor Berita Kyodo melaporkan, pemerintahan PM Yoshihide Suga ketika itu merilis rancangan strategi keamanan siber untuk tiga tahun ke depan.
“Situasi di dunia maya membuat risiko berkembang cepat menjadi situasi kritis dan bahwa tiga negara itu diduga terlibat dalam aksi siber yang agresif,” tulis laporan tersebut yang mengutip rancangan pemerintah.
Menurut laporan itu, rancangan itu berbunyi: “Jepang akan melakukan aksi balasan yang keras dengan memanfaatkan segala cara yang efektif dan kemampuan yang ada, termasuk respons diplomatik dan hukuman pidana.”
Jepang akan “mempercepat kerja sama” dengan tiga mitra Quad mereka, yakni AS, Australia dan India, dalam keamanan siber.
Biden Janji Bantu Jepang Pertahankan Pulau-pulau di Laut China Timur
Kishida mengatakan pada hari Selasa (5 Oktober) bahwa ia menerima pesan “kuat” dari Presiden Joe Biden tentang komitmen Amerika Serikat (AS) untuk mempertahankan pulau-pulau kecil di Laut China Timur yang disengketakan yang dikenal sebagai Kepulauan Senkaku di Jepang.
Dalam pembicaraan telepon pada Selasa (5/10/2021) pagi yang berlangsung sekitar 20 menit, sekutu juga mengkonfirmasi kerja sama mereka untuk mencapai Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka, kata Kishida kepada wartawan di kediaman resmi perdana menteri.
Seruan itu, sehari setelah Kishida berjanji untuk meningkatkan tanggapan negara itu terhadap pandemi Covid-19. Dia dipilih oleh anggota parlemen pada hari Senin (4/10/2021) sebagai perdana menteri baru negara itu.
“Kami menegaskan bahwa kami akan bekerja sama menuju penguatan aliansi Jepang-AS dan Indo Pasifik yang bebas dan terbuka,” kata Kishida.
“Kami juga mengkonfirmasi bahwa kami akan bekerja sama dengan erat pada masalah yang berkaitan dengan China dan Korea Utara”.
“Khususnya, Presiden Joe Biden memberikan komentar keras atas komitmen AS untuk membela Jepang, termasuk Pasal 5 perjanjian keamanan AS-Jepang,” tambah Kishida, merujuk pada kewajiban pertahanan AS kepada Jepang, yang meliputi pulau tak berpenghuni itu.
Jepang menjadi semakin khawatir tentang aktivitas China di Laut China Timur, termasuk serangan ke perairan di sekitar pulau yang disengketakan, yang dikenal sebagai Diaoyu di China. (ATN)