ASIATODAY.ID, JAKARTA – Indonesia memegang dua kepemimpinan strategis tahun ini, dimana Indonesia menjadi pemegang mandat Keketuaan ASEAN yang ditetapkan pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN di Kamboja, 13 November 2022 lalu.
Selain itu, DPR RI juga memegang mandat Presidensi atau Ketua Forum Parlemen ASEAN atau ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA) 2023.
Untuk itu, DPR RI berkomitmen untuk menyukseskan gelaran KTT ASEAN dan Sidang AIPA ke-44 yang direncanakan akan berlangsung pada Agustus 2023 mendatang.
Sejalan dengan persiapan Keketuaan DPR RI jelang Sidang AIPA ke-44 tersebut, Badan Kerjasama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI mengadakan Executive Briefing bertajuk “Arti Strategis Keketuaan ASEAN bagi Indonesia”.
Ketua BKSAP DPR RI Fadli Zon, menyatakan, Keketuaan Indonesia di AIPA bisa membantu mengatasi berbagai persoalan baik di kawasan maupun di tingkat global.
“Keketuaan Indonesia di AIPA adalah satu momen sangat penting karena begitu banyak tantangan global maupun regional. Melalui AIPA, Indonesia dapat memberikan jalan keluar untuk menjawab berbagai persoalan politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Termasuk juga yang terjadi di Myanmar. Beberapa waktu lalu, kita juga telah menyampaikan draf resolusi yang telah disepakati Sidang AIPA di Kamboja,” ujar Fadli dalam rekaman video yang disiarkan di Gedung Nusantara, DPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat (20/1/2023).
Menurut Fadli, keberhasilan Indonesia sebagai Presidensi AIPA sangat bergantung dalam kesamaan pemahaman yang komprehensif dari semua pemangku kepentingan yang ada.
Fadli pun mengajak para peserta Executive Briefing untuk menyamakan frekuensi, informasi, dan knowledge menuju Sidang Umum IPA ke-44 yang akan diselenggarakan oleh DPR RI.
“Saya menyambut baik kegiatan Executive Briefing ini agar supporting system DPR, rekan-rekan peneliti, tenaga ahli, analis, dan pemangku kepentingan lain bisa memastikan dan bisa optimal di dalam mendukung Presidensi AIPA. Tentu saja, dengan berbagai macam outcome hasil-hasil yang kita harapkan akan menjawab sejumlah persoalan yang kita hadapi di ASEAN,” kata Fadli.
Fadli berharap, melalui persiapan yang matang dan diskusi mendalam akan menjadikan forum Executive Briefing untuk mencari solusi terbaik bagi persoalan yang sedang terjadi saat ini.
“Kita sebagai negara demokrasi yang terbesar di kawasan ini dan nomor tiga di dunia harus menyiapkan kegiatan ini dengan benar-benar bukan hanya hal-hal yang sifatnya normatif, tapi menjadikan forum ini untuk mencari solusi yang terbaik bagi persoalan-persoalan yang kita hadapi,” imbuh Fadli.
Turut hadir dalam Executive Briefing tersebut Sekretaris Jenderal (Sekjen) AIPA H.E Ar. Siti Rozaimerivanty Dato Hai Abdul Rahman, Sekjen DPR RI Indra Iskandar, Ketua Biro BKSAP DPR RI Endah T. D. Retnoastuti, Direktur Kerja Sama Politik Keamanan ASEAN Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia Rolliansyah Soemirat, Kepala Badan Keahlian DPR RI Inosentius Samsul, dan Guru Besar Departemen Hubungan Internasional FISIP Universitas Indonesia Prof. Evi Ftriani serta berbagai pemangku kepentingan seperti Tenaga Ahli dan Analis Kebijakan DPR RI, akademisi, peneliti, mahasiswa, dan media. (AT Network)
Simak Berita dan Artikel yang lain di Google News