ASIATODAY.ID, JAKARTA – Kepala hak asasi manusia (HAM) PBB pada hari Rabu (26/7/2023) menyesalkan tindakan keras pemilihan oleh Pemerintah Kamboja selama pemungutan suara akhir pekan, termasuk pembatasan pada partai oposisi, LSM dan media.
Dalam siaran pers yang dikeluarkan oleh Kantornya, Volker Türk, Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia, mengecam “penyusutan terus-menerus” di ruang demokrasi Kamboja dalam beberapa tahun terakhir, yang menurutnya merongrong kebebasan fundamental warga negara dan hak mereka untuk berpartisipasi di lapangan publik.
Menjelang pemilihan, Komite Pemilihan Nasional Kamboja mendiskualifikasi dua partai politik oposisi terkemuka dan segera sebelum hari pemungutan suara, pihak berwenang memerintahkan penyedia layanan internet untuk memblokir akun media sosial dari tiga organisasi media yang mereka anggap kritis terhadap Pemerintah, kata OHCHR.
“Partai politik oposisi, aktivis, anggota media, dan lainnya telah menghadapi banyak pembatasan dan pembalasan yang tampaknya dimaksudkan untuk mengekang kampanye politik dan menghalangi pelaksanaan kebebasan fundamental yang penting untuk pemilihan yang bebas dan partisipatif sepenuhnya,” kata Türk, dikutip dari UN News.
‘Efek yang mengerikan’
Kepala hak asasi PBB juga menyatakan keprihatinan bahwa pembatasan dan tindakan intimidasi lainnya, termasuk beberapa serangan fisik, menciptakan “efek mengerikan”, menghilangkan sumber berita dan informasi yang kredibel yang dibutuhkan orang untuk membuat pilihan berdasarkan informasi.
Menurut laporan media, partai lama yang berkuasa di Kamboja, yang dipimpin oleh Perdana Menteri petahana Hun Sen, memenangkan jumlah kursi yang sangat banyak dalam pemilihan yang praktis tidak terbantahkan.
Beberapa outlet berita juga melaporkan pada hari Rabu bahwa Hun Sen telah mengumumkan dia akan mengundurkan diri dan menyerahkan kekuasaan kepada putranya, yang juga merupakan panglima militer negara itu, pada awal Agustus.
‘Atasi kekurangan’
Türk meminta Pemerintah untuk mengatasi kekurangan dan mengadakan dialog dengan semua partai politik dan aktor masyarakat sipil untuk menciptakan ruang sipil yang memungkinkan dan inklusif bagi semua warga Kamboja.
“Demokrasi yang kuat dan inklusif yang memupuk dan menghormati pluralitas suara dan pendapat merupakan dasar untuk memastikan penghormatan dan perlindungan hak asasi manusia dan merupakan kunci untuk pembangunan sosial dan ekonomi yang damai,” katanya.
Dia juga mendesak pihak berwenang Kamboja untuk meningkatkan partisipasi kelompok terpinggirkan, termasuk perempuan, masyarakat adat, penyandang disabilitas, dan pemuda, untuk mendorong demokrasi yang lebih inklusif dan representatif. (AT Network)
Simak Berita dan Artikel yang lain di Google News
Discussion about this post