ASIATODAY.ID, TAIPEI – Mantan Perdana Menteri Jepang, Shinzo Abe, menyampaikan pidato melalui video dalam acara “Dialog Keamanan Indo-Pasifik Trilateral Taiwan-AS-Jepang”, pada Selasa (14/12/2021).
Shinzo Abe menekankan bahwa Jepang, AS dan Taiwan sangat menjunjung tinggi kebebasan, hak asasi manusia, aturan hukum, dan demokrasi.
“Apabila Taiwan dan sistem demokrasinya mengalami ancaman, maka hal tersebut akan menjadi sebuah tantangan serius bagi seluruh dunia, khususnya Jepang,” katanya, dikutip dari MOFA Taiwan, Kamis (16/12/2021).
Oleh karena itu kata Abe, Taiwan, AS dan Jepang harus terus melakukan peningkatan kapasitas di berbagai bidang, serta membantu Taiwan untuk berpartisipasi dalam WHO dan organisasi internasional lainnya.
Shinzo Abe juga memberikan pengakuan bahwa Taiwan sangat memenuhi persyaratan untuk bergabung ke dalam CPTPP.
Shinzo Abe menjelaskan saat ini untuk meneguhkan demokrasi bagi generasi selanjutnya, ada tiga agenda yang harus diperhatikan:
Pertama, Taiwan, AS dan Jepang sama-sama menjunjung kebebasan, hak asasi manusia, aturan hukum, dan demokrasi. Dalam kondisi di mana nyala api demokrasi di Hong Kong semakin redup, kebangkitan Taiwan menjadi semakin penting bagi dunia untuk menaruh rasa percaya terhadap demokrasi.
“Kedua, kita tidak boleh kehilangan kepercayaan terhadap demokrasi. Demokrasi adalah kekuatan yang berasal dari dalam dan mengalir keluar. Bukan tekanan dari luar ke dalam atau dari atas ke bawah. Sehingga, demokrasi dapat menjadi tangguh dan kuat, dan berlangsung secara jangka panjang,” ujarnya.
Ketiga, ketika Taiwan dan sistem demokrasinya mengalami ancaman, hal tersebut merupakan tantangan serius bagi seluruh dunia, khususnya Jepang.
Sementara itu, Kepala (pjs) Deputi Asisten Menteri untuk Biro Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Tenaga Kerja di Kementerian Luar Negeri AS, Scott Busby, menyampaikan Amerika Serikat akan bekerjasama dengan negara-negara sehaluan untuk melawan otoritarianisme, serta menyebutkan bahwa demokrasi Taiwan dapat menjadi teladan bagi negara-negara di kawasan Indo Pasifik.
Ia menyerukan negara-negara demokrasi di kawasan Indo Pasifik untuk bersatu, serta melindungi cara hidup yang demokratis dan bebas.
Sementara, mantan penasihat keamanan Gedung Putih, Robert O’ Brien, menjelaskan dalam menghadapi ancaman ekonomi, militer dan politik yang dilancarkan China, Taiwan memiliki peran yang semakin penting di kawasan Indo Pasifik.
“Resolusi 2758 yang dikeluarkan PBB pada tahun 1971 hanya merubah hak representasi China dalam PBB, tetapi China memutarbalikkan hal tersebut untuk menghalang-halangi partisipasi Taiwan dalam organisasi internasional,” jelasnya.
Beijing terus berupaya untuk memarginalisasi Taiwan demi melancarkan tujuannya melakukan invasi militer. Amerika Serikat harus mempercepat kerjasama dengan Taiwan untuk menghalangi China menyerang Taiwan, serta mengimbau negara-negara lain untuk mempererat hubungan kemitraan dengan Taiwan.
Pertemuan tahun ini dilaksanakan secara tatap muka dan secara virtual, dan dilaksanakan sebagai tanggapan dari tema KTT demokrasi yang diselenggarakan oleh AS baru-baru ini, yaitu mengeksplorasi peluang dan tantangan pemerintahan demokratis dalam era digital, serta isu seputar rantai pasokan demokratis.
Pertemuan ini dihadiri oleh anggota parlemen serta pakar dari Taiwan, AS dan Jepang. Para peserta pertemuan menyerukan negara-negara demokrasi untuk meningkatkan kerja sama, mendukung Taiwan yang demokratis, serta secara konkret memperlihatkan tekad dan hubungan kemitraan dalam melindungi nilai-nilai demokrasi di antara Taiwan, Amerika Serikat dan Jepang.
Taiwan akan terus meningkatkan hubungan kerja sama kemitraan dengan Jepang, Amerika Serikat, dan negara-negara sehaluan lainnya, bersama-sama melindungi sistem demokrasi, dan tatanan internasional yang didasari oleh hukum, demi meletakkan fondasi demokrasi yang teguh bagi generasi yang akan datang. (ATN)
Discussion about this post