ASIATODAY.ID, MALANG – Pemerintah Indonesia kembali menegaskan sikapnya terkait pelanggaran batas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia di Laut Natuna yang di klaim oleh China.
“Prinsipnya begini, Indonesia tidak akan melakukan negosiasi dengan China. Karena jika negosiasi itu masalah bilateral, dan ada konflik tentang perairan itu,” tegas Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD saat berada di Universitas Brawijaya (UB), Malang, Jawa Timur, Minggu (05/01/2020).
Menurut Mahfud, saat ini tidak ada konflik negara di perairan Natuna. Sebab perairan tersebut sepenuhnya milik Indonesia berdasar hukum internasional Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS).
“UNCLOS tahun 1982 menyatakan bahwa Natuna itu, dengan sekarang yang batasnya dilanggar itu, merupakan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. UNCLOS itu hukum laut internasional yang dibuat oleh PBB,” tandas Mahfud.
Mahfud menambahkan sebelumnya China, memang memiliki konflik perbatasan dengan negara lain. Mulai dari Vietnam, Malaysia, Brunei, Taiwan, dan Filipina.
“Dengan Indonesia tidak pernah. Konflik China dengan negara lain juga sudah diputus juga, pada Juli 2016. Dua setengah tahun yang lalu bahwa China tidak punya hak untuk mengklaim daerah-daerah tersebut,” papar Mahfud.
Mahfud menerangkan dasar yang dipakai China mengklaim perairan Natuna yang masuk wilayah Laut China Selatan adalah sembilan garis putus-putus atau nine dash line.
“Jadi China itu membuat teori sendiri sembilan garis putus-putus. Nenek moyangnya dulu sudah berlayar kesini lalu dibuat garis putus-putus,” tandas Mahfud.
Nelayan Natuna Tetap Melaut
Sementara itu, Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan I (Pangkogabwilhan I) Laksamana Madya TNI Yudo Margono menghimbau para nelayan Natuna untuk tidak cemas atas keberadaan kapal ikan asing dan Coast Goard China.
“Tetap melaut saja, di sini kan ada kapal perang, bisa infokan kepada kami,” ujarnya.
Yudo meminta nelayan untuk menjadi mata dan telinga aparat keamanan, khususnya Angkatan Laut.
“Mungkin dengan kondisi laut kita yang luas, itu tidak bisa dijangkau oleh KRI kita saat ini, kan jumlahnya terbatas,” ungkapnya.
Ia juga meyakinkan masyarakat dan nelayan untuk terus berkoordinasi dengan TNI maupun Bakamla yang berada di laut Natuna.
“Tidak usah resah, karena jauh di 130 mil, nelayan kita kecil-kecil, tidak sampai di sana,” jelas Yudo.
Pangkogabwilhan I berharap nelayan Natuna bisa mendominasi di area tangkap yang selalu menjadi sengketa pihak asing.
“Saya justru berharap, nelayan kita bisa melaut hingga ZEE,” imbuhnya. (ATN)
,’;\;\’\’
Discussion about this post