ASIATODAY.ID, TAIPEI – Taiwan dan Amerika Serikat terus memperkuat konsolidasi terkait penguatan Pemerintahan Demokratis di kawasan Indo-Pasifik.
Taiwan dan AS kembali menggelar pertemuan secara tatap muka bertempat di kantor American Institute in Taiwan (AIT/T), dan secara telekonferensi dengan Washington DC, Jumat (29/10/2020).
Pertemuan diikuti Menteri Luar Negeri Taiwan, Joseph Wu, Asisten Menteri Luar Negeri AS untuk bidang Demokrasi, HAM, dan Perburuhan, Robert Destro. Selain itu, pertemuan juga turut diikuti oleh International Republican Institute (IRI), National Democratic Institute (NDI), National Endowment for Democracy (NED), dan Taiwan Foundation for Democracy.
Menlu Joseph Wu mengungkapkan, Taiwan dan Amerika Serikat telah mengumumkan pembentukan mekanisme dialog, dan selama 1 tahun terakhir kedua belah pihak telah berdiskusi tentang kerja sama untuk mendorong pemerintahan demokratis, kebebasan, pemberdayaan perempuan, dan tata pelaksanaan pemerintahan yang baik di kawasan Indo-Pasifik.
“Taiwan adalah benteng penjaga demokrasi dan kebebasan. Tindakan provokasi yang sedang marak dilakukan oleh China belakangan ini tidak hanya ditujukan kepada Taiwan, tetapi juga telah memberi dampak terhadap perdamaian dan stabilitas regional,” kata Joseph Wu dikutip dalam keterangan tertulis, Minggu (1/11/2020).
Menlu Joseph Wu menyerukan kepada negara-negara demokrasi untuk terus waspada.
Sebelumnya pada tanggal 18 September, Asisten Menteri Luar Negeri AS untuk bidang Demokrasi, HAM, dan Perburuhan, Robert Destro dan Duta Besar Keliling AS di PBB, Kelley Currie, telah mengadakan dialog dengan Taiwan untuk membahas isu-isu terkait.
Dalam rapat penutupan kali ini para peserta melakukan peninjauan menyeluruh terhadap pembahasan dan pencapaian yang telah dihasilkan sejak pertemuan pertama, serta mendirikan kerangka pembahasan untuk bidang kerja sama dalam pertemuan selanjutnya.
Taiwan akan terus mempererat kerja sama dengan AS dan negara-negara sehaluan lainnya, untuk mendorong kebebasan beragama, pemberdayaan perempuan, pemberantasan hoaks, transparansi pemerintahan, serta pelaksanaan pemilihan umum yang jujur dan adil, untuk bersama-sama menjaga nilai-nilai demokrasi, kebebasan, keterbukaan, dan kesejahteraan di kawasan Indo-Pasifik. (AT Network)