ASIATODAY.ID, JAKARTA – Twitter Inc. mengambil langkah tegas mengunci akun resmi Kedutaan Besar China di Amerika Serikat (AS) setelah postingan yang membela kebijakan pemerintah Beijing di wilayah barat Xinjiang ditengah kritikan terhadap China yang disebut terlibat sterilisasi paksa terhadap wanita minoritas Uighur.
Postingan yang mengatakan wanita Uighur bukan lagi “mesin pembuat bayi” itu, pada awalnya dibagikan pada 7 Januari, tetapi tidak langsung dihapus oleh Twitter. Setelah lebih dari 24 jam kemudian, Twitter langsung memberi label “Tweet ini tidak lagi tersedia.”
Meskipun menyembunyikan ujaran yang melanggar aturannya, Twitter tetap mewajibkan pemilik akun untuk menghapus postingan tersebut secara manual untuk mendapatkan kembali akses ke akun tersebut.
Juru bicara Twitter mengonformasi bahwa akun itu masih terkunci, yang berarti Kedutaan Besar China belum menghapus tweet tersebut. Akun Kedutaan Besar China, @ChineseEmbinUS, belum memposting sejak 8 Januari, setelah menerbitkan setidaknya selusin tweet setelah ada yang melanggar aturan Twitter. Kedutaan Besar China langsung menolak berkomentar.
“Kami telah mengambil tindakan terhadap Tweet ini karena melanggar kebijakan kami terhadap dehumanisasi,” kata juru bicara Twitter dalam sebuah pernyataan, dikutip dari Bloomberg, Kamis (21/1/2021).
Twitter melarang dehumanisasi sekelompok orang berdasarkan agama, kasta, usia, kecacatan, penyakit serius, asal negara, ras, atau etnis.
Langkah tersebut adalah yang terbaru dari serangkaian pengetatan pengawasan yang diambil Twitter dalam beberapa pekan terakhir untuk menegakkan kebijakannya.
Penangguhan akun Kedutaan Besar China terjadi tak lama setelah Twitter secara permanen melarang akun Donald Trump karena pelanggaran aturan berulang, dan berpotensi mempersulit upaya Beijing untuk mengatur ulang hubungan dengan AS di bawah Presiden Joe Biden.
Sebelumnya Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo mengatakan bahwa tindakan China terhadap minoritas Uighur sama dengan genosida, sebuah label yang disetujui oleh penggantinya Antony Blinken.
China telah menyatakan bahwa mereka memerangi separatisme dan ekstremisme di wilayah tersebut, di mana PBB memperkirakan hingga 1 juta orang Uighur mungkin ditahan di kamp-kamp.
Keputusan untuk menangguhkan akun Kedutaan Besar China juga menambah hubungan yang sudah rumit antara perusahaan teknologi AS dan China. Platform sosial besar seperti Twitter, Facebook Inc. dan Alphabet Inc. Google dan YouTube semuanya dilarang di China, sementara Trump sebelumnya menuntut startup China ByteDance Ltd. untuk meluncurkan layanan video TikTok yang sukses di AS.
China telah bergerak untuk mengendalikan perusahaan teknologi besarnya sendiri dalam beberapa bulan terakhir, mengusulkan rezim antimonopoli pada November yang akan memberi Partai Komunis kekuatan besar atas beberapa perusahaan terbesar di negara itu. (ATN)