ASIATODAY.ID, JAKARTA – Menteri Luar Negeri Vietnam Pham Binh Minh mendukung penuh keberadaan Amerika Serikat di Laut China Selatan yang telah lama menjadi bahan sengketa.
Sikap Vietnam ini sekaligus menepis statemen Beijing bahwa pasukan AS merusak kawasan itu.
“Kami menyambut baik kontribusi konstruktif dan responsif AS dalam upaya ASEAN untuk menjaga perdamaian, stabilitas dan perkembangan di Laut China Selatan,” tegasnya dalam pertemuan virtual perwakilan ASEAN dan Menteri Luar AS Negeri Michael Pompeo, dilansir Bloomberg, Kamis (10/9/2020).
Minh menambahkan bahwa negara-negara Asia Tenggara terbuka untuk peluang kerja sama praktis dengan AS di kawasan itu. Vietnam, Filipina, Brunei, dan Malaysia telah terlibat dalam sengketa wilayah dengan China yang mempengaruhi kewenangan menangkap ikan dan mengekstraksi minyak serta gas dari kawasan lepas pantai itu.
Pada KTT virtual sehari sebelumnya, Menteri Luar Negeri China Wang Yi mengatakan kepada menteri luar negeri Asia Tenggara bahwa AS telah campur tangan dalam sengketa teritorial itu.
Wang menyebut bahwa penempatan militer AS di wilayah yang diperebutkan itu dilatarbelakangi tujuan politiknya sendiri. Dia juga menyebut AS sebagai pendorong militerisasi terbesar di Laut China Selatan.
“AS telah menjadi faktor paling berbahaya yang merusak perdamaian di Laut China Selatan. Perdamaian dan stabilitas adalah kepentingan strategis terbesar China di Laut China Selatan, yang juga merupakan aspirasi bersama negara-negara ASEAN,” kata Wang.
Ketegangan di Laut China Selatan telah meningkat dalam beberapa bulan terakhir ketika AS dan China berselisih dalam banyak hal mulai dari demokrasi di Hong Kong hingga keamanan data atas aplikasi populer China TikTok dan WeChat.
Pada Juli lalu, untuk pertama kalinya AS secara eksplisit menolak klaim maritim China yang luas di wilayah tersebut. Hal itu disusul dengan mengirim kapal induk ke perairan untuk melakukan latihan militer.
China bulan lalu menembakkan rudal ke Laut China Selatan, sebuah langkah yang menggarisbawahi meningkatnya ketegangan konflik bersenjata di wilayah tersebut. Rudal tersebut menunjukkan kemampuan China untuk menyerang pangkalan dan kapal induk AS.
Pada pertemuan terpisah kemarin, Pompeo bergabung dengan beberapa negara ASEAN dalam menyampaikan kekhawatiran atas tindakan China di Laut China Selatan.
Dia menegaskan kembali bahwa AS menganggap klaim maritim Beijing yang luas di Laut China Selatan melanggar hukum menurut putusan pengadilan internasional 2016.
China menganggap putusan tersebut tidak sah dan memilih keluar dari ketentuan penyelesaian sengketa ketika menandatangani Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut.
“Kami menyatakan keprihatinan serius atas perkembangan yang sedang berlangsung di lapangan termasuk insiden serius, militerisasi berkelanjutan dan kegiatan yang melanggar hak-hak sah negara kecil, bertentangan dengan hukum internasional,” kata Minh.
Menurutnya, hal itu telah mengikis kepercayaan dan meningkatkan ketegangan serta merusak perdamaian, keamanan dan supremasi hukum di wilayah tersebut.
Wang juga menolak gagasan bahwa China mengklaim semua perairan dalam garis sembilan putus sebagai laut teritorialnya, menyebutnya sebagai distorsi dari sikap China. Dia menegaskan klaim China atas pulau-pulau di Laut China Selatan memiliki dasar hukum dan sejarah yang kuat.
Selain itu, dia berpendapat bahwa konstruksi China di terumbu karang dan pulau-pulau kecil dimaksudkan untuk meningkatkan kondisi kehidupan dan menyediakan kebaikan publik untuk wilayah tersebut.
“Dalam menghadapi tekanan militer negara nonregional, tentu kami berhak melindungi kedaulatan kami sendiri,” ujarnya terkait dengan isu Laut China Selatan. (ATN)