ASIATODAY.ID, BEIJING – Presiden China, Xi Jinping kembali menegaskan bahwa negaranya tidak akan pernah mengejar hegemoni, apalagi sampai menindas negara yang lebih kecil.
Xi menegaskan hal itu saat berbicara di KTT ASEAN-China, Senin (22/11/2021).
KTT ASEAN-China kali ini diselenggarakan untuk merayakan 30 tahun hubungan kedua pihak.
Xi melihat pertemuan tersebut akan membantu melahirkan perdamaian, stabilitas, dan pembangunan regional.
“China tidak akan pernah mencari hegemoni atau memanfaatkan ukurannya untuk mengganggu negara-negara kecil, dan akan bekerja dengan ASEAN untuk menghapus campur tangan,” ungkap Xi, sebagaimana dikutip Reuters.
KTT kali ini dilaporkan berlangsung tanpa kehadiran perwakilan dari Myanmar. Beberapa sumber mengatakan Myanmar akan diwakili oleh duta besarnya untuk China.
Pihak Myanmar juga tidak segera memberikan penjelasan atas ketidakhadirannya.
Pada bulan Oktober lalu, pemimpin junta Myanmar, Jenderal Min Aung Hlaing, juga ditolak kehadirannya dalam KTT ASEAN karena dianggap gagal memenuhi komitmen perdamaian di negaranya.
China menentang Hegemoni
Pernyataan tegas Xi tentang China yang anti-hegemoni sempat keluar pada bulan April 2021 saat hadir dalam Boao Forum for Asia. Saat itu, Xi mengatakan sistem pemerintahan global harus dibuat lebih adil.
Xi juga menegaskan, China tidak memiliki niat untuk meraih hegemoni hingga berjuang melalui perlombaan senjata. Ia meyakini bahwa aturan yang ditetapkan oleh satu negara atau beberapa negara tidak dapat diterapkan pada negara lain.
“Membangun penghalang dan mendorong pemisahan akan merugikan orang lain dan tidak menguntungkan siapa pun,” kata Xi.
China telah sejak lama menginginkan reformasi pemerintahan global, di mana perspektif dan nilai dari banyak negara tercermin, bukan hanya beberapa negara besar saja.
China yang saat ini bisa dibilang sebagai salah satu kekuatan besar global, telah berulang kali pula terlibat perselisihan dengan rivalnya Amerika Serikat. Bagi China, AS dianggap terlalu sering ikut campur dalam masalah negara lain, mulai dari urusan ekonomi, pertahanan, hingga hak asasi manusia.
“Dunia menginginkan keadilan, bukan hegemoni. Sebuah negara besar harus terlihat seperti negara besar dengan menunjukkan bahwa ia memikul lebih banyak tanggungjawab,” pungkasnya. (ATN)