ASIATODAY.ID, JAKARTA – Dana Moneter Internasional atau International Monetary Fund (IMF) memandang, perusahaan milik negara memegang peran penting di layanan dan sektor-sektor publik.
Di masa pandemi, perusahaan negara diharapkan menjadi bagian dari solusi dan upaya menyelamatkan nyawa dan mata pencaharian masyarakat, mulai dari utilitas publik yang menyediakan layanan penting atau bank umum yang memberikan pinjaman kepada usaha kecil.
Dalam catatan IMF, pemerintah seperti Brasil, Kanada, Jerman dan India telah meminta bank-bank publik mereka untuk membantu mengurangi dampak pandemi saat ini.
Kendati demikian, tidak sedikit pula yang justru membebani keuangan negara, mulai dari perusahaan minyak nasional yang berurusan dengan penurunan besar dalam harga minyak, hingga maskapai penerbangan nasional tanpa cukup banyak penumpang yang bepergian.
Para ekonom IMF, Vitor Gaspar, Paulo Medas, and John Ralyea menjabarkan sejumlah langkah agar BUMN tidak menjadi beban keuangan negara dan meningkatkan kinerja di masa sulit ini.
“Di masa ketika pemerintah menghadapi tuntutan yang meningkat dan berjuang dengan utang yang tinggi, prinsip utama perusahaan milik negara adalah tidak menyia-nyiakan sumber daya publik,” tulis para ekonom dalam laporan terbarunya, Rabu (13/5/2020).
Secara spesifik, IMF memberikan rekomendasi diantaranya ;
Pertama, pemerintah harus secara teratur meninjau apakah suatu perusahaan masih diperlukan dan apakah memberikan nilai untuk pembayar pajak.
Misalnya, Jerman melakukan tinjauan dua tahunan. BUMN yang bergerak di sektor kompetitif, seperti manufaktur, dapat dipertimbangkan kehadirannya mengingat perusahaan swasta biasanya menyediakan barang dan jasa dengan lebih efisien.
Kedua, negara perlu menciptakan insentif yang tepat bagi para manajer untuk melakukan pekerjaannya serta lembaga-lembaga pemerintah untuk mengawasi dengan baik setiap perusahaan. Transparansi penuh dalam kegiatan perusahaan sangat penting untuk meningkatkan akuntabilitas dan mengurangi korupsi.
Memasukkan perusahaan milik negara dalam target anggaran dan utang juga akan menciptakan insentif yang lebih besar untuk disiplin fiskal. Banyak aspek praktik ini ada, misalnya, di Selandia Baru.
Ketiga, pemerintah juga perlu memastikan perusahaan milik negara didanai dengan baik untuk mencapai mandat ekonomi dan sosialnya, seperti di Swedia.
“Ini sangat penting dalam menanggapi krisis, sehingga bank umum dan utilitas memiliki sumber daya yang cukup untuk menyediakan pinjaman, air, dan listrik bersubsidi selama pandemi ini, serta dalam mempromosikan tujuan pembangunan,” tulis para ekonom.
Keempat, memastikan lapangan kerja yang adil bagi perusahaan milik negara dan perusahaan swasta. Hal ini akan memiliki efek positif dengan mendorong produktivitas yang lebih besar dan menghindari proteksionisme.
Beberapa negara telah membatasi perlakuan istimewa terhadap perusahaan milik negara, seperti Australia dan Uni Eropa. Secara global, jalan ke depan yang potensial adalah menyepakati prinsip-prinsip untuk memandu perilaku internasional perusahaan milik negara.
Perusahaan milik negara hadir di semua negara. Di beberapa negara, seperti China, Jerman, India, dan Rusia, jumlahnya mencapai ribuan.
IMF mencatat, beberapa BUMN juga merupakan perusahaan multinasional, yang beroperasi di seluruh dunia. Total aset bernilai hingga USD45 triliun, setara dengan setengah dari PDB global.
Dengan mengambil sampel dari sekitar 1 juta perusahaan di 109 negara, para ekonom menemukan bahwa sepertiga perusahaan milik negara kurang produktif daripada perusahaan swasta.
“Kinerja yang lemah ini sebagian disebabkan oleh tata kelola yang buruk. Internasionalisasi perusahaan milik negara juga telah meningkatkan kekhawatiran tentang keuntungan yang tidak adil atas perusahaan swasta karena dukungan pemerintah termasuk pinjaman murah atau manfaat pajak,” jelas para ekonom.
Kekhawatiran ini telah lama hadir di pasar domestik, tetapi baru-baru ini meluas melintasi perbatasan nasional dan dapat memicu tindakan proteksionis.
Menurut para ekonom, perusahaan milik negara yang dikelola dengan baik dan sehat secara keuangan dapat membantu memerangi krisis seperti pandemi dan mempromosikan tujuan pembangunan.
“Namun untuk memenuhi ini, banyak yang membutuhkan reformasi lebih lanjut. Kalau tidak, biaya untuk masyarakat dan ekonomi bisa besar,” tandas para ekonom. (ATN)