ASIATODAY.ID, JAKARTA – Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian, Republik Indonesia Airlangga Hartarto, menjelaskan bahwa dari 245 Proyek Strategis Nasional (PSN) yang baru memenuhi kriteria sebanyak 89 PSN.
“Dengan demikian 156 proyek belum direkomendasikan, karena itu masih membutuhkan dukungan dari kementerian teknis, dan perlu kelengkapan administrasi, dan perlu untuk untuk memenuhi kriteria yang ditetapkan sebagai proyek strategis nasional (PSN),” ujar Airlangga usai Rapat Terbatas (Ratas), Jumat (29/5/2020), sebagaimana keterangan tertulis setkab.
Lebih lanjut, Menko Perekonomian menjelaskan bahwa Presiden mengharapkan adanya PSN memberikan dampak terhadap masyarakat, terhadap pertumbuhan ekonomi, juga terkait dengan pengembangan sosial ekonomi.
“Kemudian 89 proyek itu akan menjadi PSN baru. Jadi yang 2020-2024 yang proyeknya terkait dengan jalan dan jembatan, bandar udara, kawasan industri termasuk kawasan industri di Brebes, bendungan dan irigasi, tanggul laut, program lahan untuk sawah,” imbuh Menko Perekonomian.
Menurut Menko Perekonomian, mengenai 3 proyek drone yang terkait dengan pengembangan drone itu sebagai pengganti proyek yang dikeluarkan yaitu antara lain R80 dan N245, sehingga dialihkan menjadi teknologi drone karena dianggap lebih cocok dengan situasi saat sekarang dan pengembangannya sudah dimulai oleh PT DI.
“Dan juga pengembangan katalis Merah Putih yang terkait dengan proyek untuk pengembangan biofuel berbasis bahan bakar nabati dan minyak sawit, dan juga ada pengembangan terkait dengan garam. Jadi itu proyek-proyek yang dilanjutkan di dalam proyek 89,” ungkap Menko Perekonomian.
Terkait dengan investasi, Menko Perekonomian menyampaikan bahwa beberapa investasi di pengembangan smelter misalnya, itu ada penundaan akibat dari COVID-19, sehingga ada yang tertunda 4-6 bulan, ada yang tertunda sampai 1 tahun.
Tentunya, lanjut Menko Perekonomian, proyek-proyek tersebut diharapkan bisa diselesaikan di periode 2020–2024. Kalau untuk proyek terkait oil and gas, Pemerintah berharap bahwa konstruksinya sudah dimulai sebelum tahun 2024.
Menteri BUMN, menurut Menko Perekonomian, juga melaporkan bahwa terkait dengan proyek kereta cepat itu juga terjadi budget overrun dan ada keterlambatan sebesar 1 tahun.
“Oleh karena itu arahan Bapak Presiden agar lebih ekonomis untuk didorong kelanjutan proyek tidak hanya berhenti di Bandung, tetapi terus sampai Surabaya. Dan diusulkan agar konsorsium bisa ditambah oleh konsorsium dari Jepang,” jelas Menko Perekonomian.
Soal PSN dan pengadaan lahan, Menko Perekonomian sampaikan bahwa lahan ini diperlukan untuk dalam berbagai kegiatan dan utamanya di sektor infrastruktur.
Mengenai penyerapan tenaga kerja, Menko Perekonomian sebutkan bahwa bervariasi 1 proyek dengan proyek yang lain.
“Yang tadi kami sampaikan adalah rule of thumb. Seperti contoh di proyek nikel di Morowali bisa mempekerjakan sampai 40.000, di Konawe bisa sampai 11.000, di Weda Bay apabila selesai total proyeknya juga bisa mempekerjakan 30.000. Jadi itu tergantung klaster,” kata Menko Perekonomian.
Demikian pula, lanjut Menko Perekonomian, dalam program-program untuk infrastruktur di power plant ataupun di pembangunan jalan tol yang juga akan didorong oleh Menteri PUPR diawali dengan program padat karya.
Sesuai arahan Presiden, Menko Perekonomian sampaikan agar bisa juga direncanakan yang disebut sebagai super hub yakni kegiatan ekonomi yang terkait dengan hub transportasi udara, pelabuhan, ekonomi, dan tourism.
“Sehingga itu akan menjadi sentra pertumbuhan baru dan yang diusulkan adalah di Kalimantan Timur, studinya Kalimantan Timur, Bali, atau Manado,” pungkas Menko Perekonomian akhiri jawaban. (ATN)